Kebijakan ESG Perusahaan
Environmental Policy & Commitments

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berkomitmen terhadap manajemen lingkungan dan peningkatan kinerja lingkungan dengan menetapkan kebijakan dan target pengurangan dampak lingkungan. Perusahaan secara aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan semua karyawan dalam tanggung jawab lingkungan, dan rutin memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak aktivitas kerja terhadap lingkungan.
EMPLOYMENT MANAGEMENT AND WORKER WELFARE

- Pemberian Upah Layak
PIM memberikan imbal jasa pekerjaan dengan besaran yang lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Aceh. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, sejalan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia di tempat kerja.
Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, PIM secara berkala mengevaluasi sistem remunerasi dengan mempertimbangkan faktor kesejahteraan pekerja, kondisi pasar tenaga kerja, serta benchmark remunerasi yang relevan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip living wage, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya yang mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, PIM menerapkan sistem remunerasi Single Reward yang dikembangkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Sistem ini mengacu pada standardisasi survei dan benchmark remunerasi yang ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan proses pengolahan data dilakukan oleh pihak ketiga. Hasil benchmarking Penggajian Pekerja menjadi salah satu dasar evaluasi remunerasi untuk memastikan tingkat penghasilan pekerja telah melampaui standar biaya hidup yang menjadi acuan penilaian. Dalam penerapannya, PIM tetap mempertahankan hak-hak dan manfaat remunerasi yang telah diterima pekerja.
- Pengaturan Waktu Kerja Maksimal
PIM menetapkan waktu kerja delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu dengan lima hari kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ketentuan waktu kerja tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam memastikan keseimbangan antara produktivitas operasional dan kesejahteraan pekerja, serta mencegah penerapan waktu kerja yang berlebihan (excessive working hours). - Pembatasan Jam Lembur
Untuk mencegah terjadinya waktu kerja berlebihan, perusahaan menetapkan batas lembur maksimal empat jam per hari atau delapan belas jam per minggu, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional pabrik dan kesejahteraan pekerja. Pelaksanaan lembur dilakukan melalui mekanisme persetujuan dan pencatatan jam kerja sesuai prosedur internal perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas lembur tetap berada dalam batas yang ditetapkan serta pekerja memperoleh kompensasi lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Remunerasi yang Setara antara Laki-laki dan Perempuan
PIM menerapkan prinsip equal pay for equal work dengan tingkat gender pay gap sebesar nol persen, memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian imbalan berdasarkan gender.Prinsip kesetaraan remunerasi diterapkan berdasarkan nilai dan tanggung jawab pekerjaan yang setara tanpa mempertimbangkan gender, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.
- Pembayaran Hak Cuti Tahunan (Annual Leave Entitlement)
Pekerja yang telah bekerja selama satu tahun berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan selama dua belas hari kerja dengan gaji penuh serta bantuan biaya cuti. Kebijakan ini mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance). PIM memastikan bahwa hak cuti tahunan diberikan tanpa mengurangi hak remunerasi maupun perlindungan sosial pekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- PHK Bagi Pekerja
Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK harus dirundingkan oleh Perusahaan dengan Serikat Pekerja. Dalam hal perundingan apabila benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, maka Perusahaan dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan Tindakan Pendisiplinan terhadap pelanggaran Peraturan ini yang diberikan oleh Komite Disiplin.
Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja dengan alasan Pekerja mengajukan PHK mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dengan ketentuan Pekerja harus mengajukan permohonan PHK secara tertulis kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal PHK.
Dalam hal terjadi restrukturisasi organisasi atau kondisi lain yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja, PIM memastikan adanya proses konsultasi dengan perwakilan pekerja serta memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.
Pelaksanaan proses PHK di PIM mengacu pada pedoman onboarding dan offboarding perusahaan yang mengatur tahapan administrasi dan penyelesaian hubungan kerja. PIM menerapkan pemberitahuan kepada pekerja sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tanggal efektif PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk proses pengakhiran hubungan kerja secara normal, seperti pengunduran diri dan pensiun, perusahaan juga melaksanakan exit interview dan proses clearance guna memastikan penyelesaian hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Selain itu, proses pembinaan (coaching) oleh atasan menjadi bagian dari upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan sebelum pengakhiran hubungan kerja dilakukan.
- Cakupan Komitmen hingga Mitra dan Pemasok (Scope of Commitment)
Komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil tidak hanya berlaku bagi seluruh pekerja di lingkungan operasional PIM, tetapi juga diperluas kepada kontraktor dan pemasok. Melalui penerapan Supplier Code of Conduct, PIM mendorong seluruh mitra kerja untuk: - Memberlakukan jam kerja yang layak, termasuk hari libur dan kebijakan cuti sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- Memberikan kompensasi yang adil tanpa memandang gender, termasuk kepatuhan terhadap upah minimum dan upah lembur; serta
- Menyediakan tunjangan karyawan sesuai regulasi guna mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan.
Selain kontraktor dan pemasok, komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab juga berlaku bagi mitra bisnis strategis dan pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan kerja sama dengan PIM, dengan mendorong penerapan prinsip hak tenaga kerja, kesetaraan, serta perlindungan kesejahteraan pekerja dalam rantai nilai perusahaan.
Komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil ini berlaku bagi seluruh pekerja di lingkungan operasional PIM dan secara berkelanjutan ditingkatkan agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, serta kesejahteraan tenaga kerja.
Human Rights Policy & Commitments

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Perusahaan secara aktif mengawasi kebijakan ini, melibatkan semua karyawan untuk tidak bersikap diskriminatif dan melanggar pedoman perilaku yang berlaku di perusahaan.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Stakeholder Engagement Policy

Struktur, Tugas & Tanggung Jawab Keberlanjutan

Sejalan dengan komitmen keberlanjutan yang dimiliki oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Iskandar Muda memiliki struktur tim pengembangan dan implementasi Environmental, Social, Governance (ESG) yang disahkan oleh Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda. Tim ESG terdiri dari Direktur Manajemen Risiko sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek-aspek ESG dalam lingkup bisnis Perusahaan. Direktur Utama bersama dengan Direktur Operasi & Produksi dan Direktur Keuangan & Umum berperan dalam memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan atas kegiatan keberlanjutan yang dilakukan.
Kebijakan Keberlanjutan

Lobbying and Trade Associations - Climate Alignment

PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) atau PIM memaparkan arah transformasi bisnisnya pada COP31 di Antalya sebagai bagian dari Pupuk Indonesia di bawah Danantara Indonesia. PIM berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka dan dekat dengan cadangan gas Blok Andaman serta lapangan Arun yang berpotensi menjadi hub penyimpanan karbon (CCS) di Sumatera bagian utara. Saat ini PIM memproduksi amonia 726.000 ton per tahun, urea 1.140.000 ton, NPK 500.000 ton, dan H2O2 konsentrasi 50% sebesar 24.000 ton. Ke depan, PIM menyiapkan tiga inisiatif pengembangan berbasis ramah lingkungan, yaitu pabrik amonia-urea baru yang lebih efisien energi, blue ammonia dengan memanfaatkan fasilitas CCS di lapangan Arun, dan hybrid green ammonia yang terintegrasi dengan pabrik amonia eksisting. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan amonia bersih di Kawasan Asia, antara lain Jepang yang diproyeksikan membutuhkan 3.000 kiloton pada 2030 dan 30.000 kiloton pada 2050, serta Korea Selatan 12.000 kiloton pada 2050. Secara global, permintaan amonia naik dari 184 juta ton pada 2020 menjadi sekitar 471 juta ton pada 2050, dengan porsi amonia bersih yang terus bertambah untuk bahan bakar kapal, pembangkit listrik, dan pembawa hidrogen.







Dokumentasi Kegiatan



PT PIM dalam kode etik perusahaan telah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam kontribusi politik. Sehingga selama 5 tahun terakhir PT PIM tidak memberikan kontribusi apa pun dan pengeluaran untuk kampanye politik, organisasi politik, pelobi atau organisasi lobi, asosiasi perdagangan, dan kelompok bebas pajak lainnya.
BUSINESS ETHICS




Selain komunikasi dan sosialisasi secara internal, telah dilakukan pula Sosialisasi kedalam Media Cetak Serambi Indonesia dan juga secara online di media sosial Perusahaan dan juga media massa secara online yaitu Serambi Indonesia.
Kebijakan Perpajakan (Tax Strategy)

Green Procurement Policy & Commitment

Supplier Code of Conduct

Supplier ESG Program

Senior Vice President yang membidangi fungsi Pengadaan bertanggung jawab atas pelaksanaan ESG Program dan Pengadaan Hijau pada rekanan. Seluruh rekanan yang sudah terdaftar menjadi rekanan PT Pupuk Iskandar Muda dilakukan monitoring dengan dilakukan Uji kelayakan, apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dimasukkan ke dalam Daftar Rekanan Mampu. Proses uji kelayakan (Due Diligence) ini telah mengikuti standar Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016). Terdapat formulir Uji Kelayakan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi vendor/rekanan yang akan mengajukan kerjasama dengan Perusahaan. Setelah dilakukan Uji Kelayakan, maka nantinya akan diputuskan bahwa rekanan tersebut Layak atau Tidak Layak untuk melanjutkan proses pengadaan.
INFORMATION SECURITY

Dengan kebijakan sentralisasi untuk implementasi Teknologi Informasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group, fungsi pengelolaan dan penerapan keamanan informasi di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berada di bawah kepemimpinan SVP Teknologi Informasi Pupuk Indonesia (Pupuk Indonesia).

- Infrastruktur & Layanan TI
- Digitalisasi
- Perencanaan & Tata Kelola TI
-
Perbaikan berkelanjutan sistem keamanan informasi
-
Memastikan perlindungan dan integritas data
-
Melakukan pengawasan dan melakuan tindakan jika terjadi ancaman keamanan informasi
-
Menetapkan tanggung jawab individu terhadap keamanan informasi untuk
-
Menjadikan keamanan informasi sebagai persyaratan dalam bermitra

Sebagai upaya peningkatan keamanan informasi di lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda, Departemen TI PIM secara rutin melakukan Cyber Security Awareness berkala kepada seluruh karyawan yang disampaikan melalui media internal perusahaan


Perusahaan melaksanakan berbagai inisiatif untuk memastikan tersedianya layanan, fasilitas dan keamanan informasi secara berkelanjutan di PT Pupuk Iskandar Muda dengan penggunaan aplikasi pushme yang menjadi media bagi seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda untuk menyampaikan kebutuhan layanan TI, permasalahan, kendala, melaporkan insiden, kerentanan serta potensi-potensi lainnya terkait penyediaan fasilitas layanan TI maupun aktifitas mencurigakan terkait TI yang dapat menyebabkan terganggunya aktifitas di Perusahaan.


