Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Wistleblowing System (WBS) Di PT Pupuk Iskandar Muda oleh TIM KPK RI

Selasa tanggal 27 Oktober 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi sebagai tindakan pencegahan terjadinya gratifikasi sebagai akar dari korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh BUMN. Sosialisasi tersebut berjalan selama 2 hari. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Utama PT Pupuk Iskandar Muda Krueng Geukueh Aceh Utara dihadiri oleh Direktur SDM & Umum Bapak Usman Mahmud, Direktur Produksi, Teknik dan Pengembangan Bapak Listyawan Adi Pratisto, dan seluruh General Manager sampai dengan Manager.

Sosialisasi yang dipandu oleh 3 narasumber yakni Bapak Wahyudi, Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Arum Retnosari dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik  Indonesia (KPK-RI) menyampaikan bahwa kita sebagai pekerja BUMN harus merubah paradigma tentang pengertian gratifikasi, karena selama ini banyak yang berfikiran bahwa gratifikasi yang termasuk tindak pidana korupsi adalah yang merugikan atau menggunakan uang negara, padahal sebenarnya segala bentuk penerimaan uang, barang, fasilitas, diskon atau rabat baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dan berhubungan dengan jabatan atau kewenangan sebagai pejabat di perusahaan (BUMN) adalah bentuk dari gratifikasi.

Berdasar kepada Undang-undang nomor 31 tahun 1999,  Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 12B dan 12C mengatur bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi selain gratifikasi yaitu merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan yang semuanya menggunakan jabatan atau kewenangan sebagai aparatur dengan ancaman pidana denda 200 juta sampai dengan 1 Milyar hingga hukuman penjara seumur hidup.

Dalam Sosialisasi tersebut KPK juga memberikan arahan apabila terdapat dugaan tindak gratifikasi yang diberikan maka upaya pencegahan pertama adalah dengan menolak pemberian tersebut, apabila sudah terlanjur kita menerimanya maka dalam 30 hari kerja hal tersebut harus dilaporkan ke KPK dengan mengisi formulir laporan dan pihak pelapor akan menerima Surat Keputusan (SK) dari KPK tentang pelaporan atas dugaan pemberian gratifikasi tersebut. Selain itu manfaat dari pelaporan gratifikasi diantaranya adalah melepas ancaman hukuman pidana terhadap penerima, cerminan integritas individu, memutus konflik kepentingan serta sebagai self assessment bagi aparatur untuk melaporkan penerimaan gratifikasi

Bapak Direktur SDM & Umum dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada TIM KPK RI yang berkenan hadir di PT Pupuk Iskandar Muda beliau mengarahkan kepada para pemangku jabatan agar menjalankan proses korporasi sesuai komitmen kepada tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang berprinsip kepada budaya yang menerapkan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yang sebagaimana telah dirinci dalam Panduan Tata Kelola (Code of Conduct), sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat membawa pejabat kepada tindak gratifikasi maupun tipikor, serta tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya. tidak lupa Bapak Direktur SDM dan UMUM juga menambahkan untuk dapat mengisi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan sejujurnya. (fw)