Banyak Kewenangan belumdilimpahkan ke KEK Arun

SERAMBI INDONESIA : 13 DESEMBER 2017

BANDA ACEH - Meski pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe sudah ditandatangani namun untuk operasional masih menunggu beberapa pemlimpahan kewenangan dari pemerintahan lokal maupun Pusat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ir Iskandar MSc selaku Administratur Dewan KEK Arun kepada Serambi mengatakan, setidaknya masih ada lima pelimpahan kewenangan yang harus ditunggu oleh PT Patriot Nusantara Aceh (PNA) selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Arun Lhokseumawe agar bisa beroperasi.

Dari lima kewenangan tersebut, tiga di antaranya dari pemerintah lokal yaitu pelimpahan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dari Pemko Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara, dan Pemerintah Aceh. Sedangkan dua kewenangan lainnya dari BKPM dan Kementerian Perdagangan.

Untuk pelimpahan kewenangan PTSP dari pemerintah lokal, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 26 Oktober 2017 telah menyurati dinas teknis dan Pemkab Aceh Utara maupun Pemko Lhokseumawe untuk segera melimpahkan kewenangan PTSP kepada Administratur KEK Arun Lhokseumawe.

Kecuali itu, lanjut Iskandar, terkait percepatan pelayanan terpadu satu pintu di BUPP KEK Arun kepada investor lokal, nasional, dan asing masih ada beberapa hal lainnya yang harus diberikan Pusat ke BUPP KEK Arun di antaranya penempatan petugasnya di Kantor Administratur KEK Arun.

Untuk pelimpahan kewenangan PTSP dari pemerintah lokal dan Pusat serta izin penempatan petugas teknis dari kementerian, menurut Iskandar harus bisa dituntaskan pada minggu kedua bulan ini. Karena, launching atau peresmian pengoperasian Kantor dan BUPP KEK Arun akan dilakukan pada pertenghan minggu kedua bulan depan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ‘berkantor’ di KEK Arun Lhokseumawe pada saat-saat tertentu agar lebih fokus dan terlihat serius oleh investor perihal investasi di Aceh. Ia meminta gubernur tidak sekadar menerima laporan di belakang meja.

“Jangan selalu terima laporan dari bawahannya yang selalu melaporkan agar bapak senang. Aceh darurat investasi itu tidak terbantahkan karena memang isu keamanan menjadi persoalan dari masa ke masa,” kata Asrizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Serambi, Minggu (12/11).

Komentar dua tokoh nasional yaitu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang menyebtukan investasi di Aceh lampu merah dan komentar Ketua Umum Ikadin, Todung Mulia Lubis investasi Aceh tersendat, adalah penilaian objektif terhadap investasi di Aceh. “Ini komentar yang harus diperhitungkan, agar kita lebih keras berusaha meyakinkan investor datang ke Aceh,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRA ini, 12 tahun damai di Aceh yang telah terwujud, rasanya sangat tidak layak jika Aceh masih menyandang status darurat investasi. Terpilihnya kembali Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh, tentunya harus memberikan bukti nyata untuk membantah tegas isu tersebut.

Ia juga mengatakan, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh bahwa angka penduduk miskin di Aceh peridoe Maret 2017 mencapai 87.261 orang atau sekitar 16,89 persen adalah pil pahit kado kemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh yg baru. Angka kemiskinan ini juga disumbangkan dari banyaknya jumlah lulusan SMA dan sarjana tanpa peluang kerja,” sebutnya.

Oleh sebab itu, KEK adalah salah satu masa depan Aceh untuk menggenjot perekonomian dan membuka lapangan kerja serta meningkatkan PAD untuk jangka panjang, apalagi dana otsus tidak lama lagi akan habis. “Saya ingin gubernur sebagai pemimpin Aceh memberikan perhatian khusus untuk KEK Arun,” pungkasnya.

 

http://aceh.tribunnews.com/2017/11/13/banyak-kewenangan-belum-dilimpahkan-ke-kek-arun