Gubernur Diminta Cepat Bentuk BUPP KEK Arun

Serambi Indonesia : 7 November 2017

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf segera membentuk Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BUPP KEK) Arun Lhokseumawe.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk Gubernur Aceh, Irwandi sebagai Ketua Dewan KEK Arun sejak 13 September 2017, tapi kenapa pembentukan BUPP belum dilakukan sampai kini,” kata Muharuddin kepada Serambi kemarin.

Ia juga menyebutkan dalam penunjukan oleh Presiden itu, Irwandi juga dibantu Wakil Ketua KEK Arun, yakni Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Bupati Aceh Utara, Suadi Yahya selaku dua kepala daerah lokasi KEK Arun.

Muharuddin mengingatkan jangan sampai KEK Arun seperti Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), yaitu setelah Kepala BPMA, Marzuki Daham dilantik, tetapi kegiatan organisasinya tidak berjalan. “Padahal beliau (Marzuki Daham) keluar dari Perusahaan Gas Negara, kemudian dilantik menjadi Kepala BPMA, tapi selama satu tahun, kegiatan BPMA boleh dikatakan vakum,” ujar Muharuddin.

Muharuddin menilai Presiden Jokowi sangat peduli terhadap KEK Arun, sehingga kepada Kepala Kawasan Ekonomi Nasional diminta mempercepat pengoperasional karena KEK Arun berada di lokasi bekas Kawasaan Industri Migas Arun dan beberapa provit lainnya, seperti PIM, KKA, dan Pelabuhan Pelindo I.

Artinya prasarana dan sarana infrastrukturnya sudah relatif bagus. “Jadi jika ada investor yang ingin masuk, maka tinggal bawa atau bangun peralatan pabrik yang ingin dibangunnya, lahan sudah tersedia, tidak perlu pembebasan lahan lagi,” jelas Muharuddin.

Pengalaman PT Semen Indonesia harus mununda pelaksanaan pembangunan pabrik semen di Laweung, Pidie baru-baru ini karena berbagai sebab, kata Muharuddin harus jadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Aceh dan BUPP KEK Arun.

Selanjutnya, kepemilikan saham Pemerintah Aceh 46 persen, melalui PDPA pada konsorsium KEK Arun yang melibatkan tiga BUMN, yaitu Pertamina, PIM, dan Pelindo, harus jelas.

“Jangan seperti kerja sama kegiatan regasifikasi Arun dengan Pertagas, yaitu Pemerintah Aceh melalui PDPA diberikan saham 30 persen, tapi karena tidak mau setor yang ketika itu hanya Rp 78 miliar, sekarang Pemerintah Aceh kehilangan pendapatan dari keuntungan pelaksanaan program tersebut dari saham kosong itu selama dua tahun mencapai Rp 178 miliar,” sebut Muharuddin mencontohkan.


Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Ir Iskandar MSc mengatakan rapat pembentukan BUPP KEK Arun baru akan dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (10/11).

Iskandar menjelaskan tahapan itu belum terlambat dan sudah sesuai jadwal yang telah dibuat Administratur KEK Arun dengan KEK Pusat. Setelah rapat pembentukan BUPP KEK Arun, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akan membuat SK pembentukan BUPP KEK Arun.

Selanjutnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUPP KEK Arun untuk pemilihan direksi dan komisaris. Selain itu juga untuk penetapan penyetoran modal terhadap besaran saham yang dimiliki sebagai modal pertama untuk menjalankan BUPP KEK Arun.

“Targetnya minggu ketiga bulan ini, Insya Allah akan dilaksanakan launcing BUPP KEK Arun Lhokseumawe. Kalau itu terjadi, berarti, pelaksanaan BUPP KEK Arun lebih cepat dibanding dalam PP-nya yang menyebutkan paling lambat tiga tahun,” ujar Iskandar.

 

http://aceh.tribunnews.com/2017/11/07/gubernur-diminta-cepat-bentuk-bupp-kek-arun