Ciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Garap KEK di Daerah

BISNISKINI.com : 15 September 2017

JAKARTA : Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan mampu mendukung penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah pun telah membentuk Dewan Nasional KEK, yang diketuai Menko Bidang Perekonomian dan beranggotakan delapan menteri dan satu kepala lembaga.

Untuk mendukung tugas Dewan Nasional KEK, maka dibentuklah Dewan Kawasan pada tiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi KEK. Tujuannya untuk menjalankan kebijakan umum pengelolaan dan pengembangan KEK di daerah tersebut.

“Dewan kawasan ini terdiri dari unsur pemerintah yang berada di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten dan kota,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, Jumat (15/09/2017) seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Seperti diketahui, di Aceh terdapat satu KEK yang baru ditetapkan pada 17 Februari 2017, yaitu KEK Arun Lhokseumawe. KEK ini dibentuk melalui PP Nomor 5 Tahun 2017, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi global value chain dan global production network karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di jalur Selat Malaka yang sangat sibuk.

“Diharapkan KEK ini mampu menarik investasi hingga Rp 51,3 triliun. Meskipun baru ditetapkan, namun KEK ini ditargetkan sudah dapat beroperasi pada awal 2018, karena di sana telah terbangun infrastruktur dasar di dalam kawasan ini,” ujar Enoh.

KEK Arun Lhokseumawe terbentuk berdasarkan usulan konsorsium beberapa perusahaan yang telah memiliki usaha di sebagian wilayah KEK, antara lain PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sekto, yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft.

Pada Rabu (13/09/2017) lalui, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Keppres Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan ini dilakukan karena ada perubahan nomenklatur jabatan anggota Dewan Kawasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Bangka Belitung terdapat satu KEK, yaitu KEK Tanjung Kelayang yang ditetapkan melalui PP Nomor 6 Tahun 2016 pada 15 Maret 2016. Terletak di Pulau Belitung, KEK yang merupakan KEK Pariwisata ini memiliki keunggulan geostrategis, yaitu terletak antara Indonesia dan negara ASEAN yang merupakan target captive market.

Enoh juga menjelaskan, KEK Tanjung Kelayang termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas yang memiliki daya tarik wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan panorama yang eksotis.Kawasan ini juga berdekatan dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang juga memancarkan pesona tersendiri.