Pupuk Urea di Aceh Utara Langka, Dewan: Masalah ini Sudah Lama

AJNN : 8 Agustus 2017

Terkait kelangkaan pupuk urea di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Utara, mendapat tanggapan serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

"Ini masalah lama dan kompleks. Sudah dua periode saya di DPRK, masalah kelangkaan pupuk tiap tahunnya masih saja terjadi. Padahal berulangkali sudah kita sampaikan ke dinas terkait," ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthaleb alias Taliban kepada AJNN, Selasa, (08/8).

Taliban menjelaskan, pihaknya sudah pernah meminta dinas terkait untuk menyurati Gubernur Aceh agar Aceh Utara diberikan tambahan kouta pupuk urea bersubsidi, karena selama ini tidak cukup.

"Dinas harus surati Gubernur Aceh dan secara berjenjang Gubernur lalu menyurati pihak Kementerian Pertanian untuk mendapatkan tambahan kouta pupuk. Nanti kementerian akan merekomendasikan hal tersebut ke PT.PIM," ungkapnya.

Masalah lainnya, kata Taliban, tidak cukupnya kuota pupuk juga disebabkan faktor tidak serentaknya masa tanam padi di sebagian besar wilayah Aceh Utara. Apalagi pupuk juga dibutuhkan para petani tambak dan kebun.

"Kalau tidak serentak maka distribusi pupuk ke penyalur juga tidak teratur. Belum lagi yang punya tambak dan kebun juga butuh pupuk yang sama. Kalau kuotanya masih sama, ya setiap tahun kebutuhan pupuk kita gak cukup-cukup, makanya langka," ungkapnya.

Belum lagi, tambah Taliban, pengawasan terhadap indikasi penyelewengan pupuk bersubsidi selama ini masih lemah. Padahal dewan sudah mengeluarkan qanun tentang pengendalian dan pengawasan pupuk.

"Tentu kita tidak menafikan ada indikasi penyelewengan oleh oknum tengkulak dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Nah selama ini, pengawasannya juga lemah. Padahal kita sudah atur dalam qanun," timpalnya.

Pihaknya berharap aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan tegas terhadap para penyalur yang terindikasi melakukan pemyelewengan terhadap distribusi pupuk bersubsidi tersebut.

"Pupuk itu disubsidi negara untuk kebutuhan masyarakat kecil. Jika ada yang disalahgunakan misal untuk industri atau ada indikasi penimbunan dan mengoplosan maka harus ditindak tegas," tandas Taliban.

Hingga berita ini dirilis, setelah coba dihubungi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara belum berhasil dimintai tanggapannya.