Pansus Dewan Telusuri Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Portal Satu : 24 Agustus 2017

LHOKSEUMAWE - Panitia Khusus DPRK Aceh Utara mulai menelusuri penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten ini. Dewan membentuk pansus untuk merespons laporan masyarakat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi saban tahun, terutama urea.

"Setelah dibentuk beberapa hari lalu, pansus ini sudah meminta penjelasan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Aceh Utara di gedung dewan, kemarin. Pansus kemudian mengadakan pertemuan dengan manajemen PT. Pupuk Iskandar Muda di Kantor PT PIM (Krueng Geukueh, Aceh Utara), hari ini," ujar Tgk. Junaidi alias Tgk. Juned, ketua pansus itu kepada portalsatu.com, Kamis, 24 Agustus 2017, sore.

Tgk. Juned menyebutkan, pihaknya meminta penjelasan Dinas Pertanian tentang kebutuhan pupuk dan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Aceh Utara tahun 2017. "Menurut pihak Dinas Pertanian, alokasi pupuk urea untuk Aceh Utara tahun ini sebanyak 8.400 ton sesuai penetapan dengan SK (Surat Keputusan) Gubernur Aceh. Sedangkan kebutuhan pupuk urea mencapai 13.800 ton, karena luas lahan hampir 46 ribu hektare," kata anggota DPRK dari Partai Aceh ini.

Menurut Tgk. Juned, dalam rapat dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, Pansus DPRK baru mengetahui bahwa di Aceh Utara sudah dibentuk tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). "Tim KP3 itu beranggotakan Asisten Setda, Bagian Hukum Setda, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Aceh Utara, unsur Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Utara dan Kejari Lhoksukon. Kita akan mengadakan pertemuan dengan KP3 untuk mempertanyakan peran mereka, karena selama ini masyarakat mengeluhkan tiap tahun terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam pertemuan dengan manajemen PT PIM, Pansus DPRK mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab perusahaan tersebut terkait pupuk bersubsidi. "Menurut Direktur Komersil PT PIM, mereka menyalurkan pupuk bersubsidi untuk Aceh Utara melalui enam distributor yang bertanggung jawab mendistribusikan pupuk kepada sekitar 243 kios pengecer sesuai RDKK yang ditetapkan Pemkab melalui Dinas Pertanian," kata Tgk. Juned.

Tgk. Juned mengatakan, dugaan sementara, penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Aceh Utara, selain karena alokasi atau kuota yang diterima tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan di lapangan, patut dicurigai penyalurannya juga tak tepat sasaran. "Apakah Dinas Pertanian tidak mendata dengan baik, hanya 'copy paste' sehingga tidak sesuai dengan data di lapangan, ini juga masih menjadi tanda tanya. Apakah kios pengecer, misalnya di gampong A, juga menjual pupuk bersubsidi itu kepada petani yang datang dari gampong B atau C, ini juga akan kita telusuri," ujarnya.

Menurut dia, masa tugas Pansus DPRK ini tiga bulan. "Jadi, dalam tiga bulan ini, kita akan menelusuri penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Aceh Utara. Tentu hasilnya akan kita sampaikan rekomendasi dalam rapat paripurna DPRK," kata Tgk. Juned.[]