Aceh Dapat 46% Saham di KEK Arun

Serambi Indonesia : 12 Juli 2017

* Presiden Sudah Setuju

LHOKSEUMAWE - Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan Provinsi Aceh melalui Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) sudah mendapatkan 46% saham dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Artinya, saham Aceh sudah bertambah 21% dari sebelumnya hanya 25% dan hal itu sudah disetujui Presiden RI Joko Widodo.

Irwandi bahkan memprediksi Aceh bisa memiliki saham mayoritas, mencapai 51% dalam enam tahun ke depan. “Setelah KEK Arun berjalan enam tahun, Aceh harus dominan dalam kepemilikan saham,”

demikian antara lain isi sambutan Gubernur Aceh, drh Irwandi Yusuf MSc seusai melantik Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara periode 2017-2017 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Utara di gedung dewan, Rabu (12/7).

Hal serupa juga disampaikan Irwandi saat diwawancara wartawan seusai melantik Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad masing-masing sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe masa jabatan 2017-2022 di Gedung DPRK Lhokseumawe kemarin.

Saham tertinggi itu, lanjut Irwandi, diperoleh Aceh atas perjuangan Irwandi setelah ia terpilih menjadi Gubernur Aceh. “Tiga bulan lalu, saya mengadakan pertemuan dengan konsorsium KEK Arun, yaitu Pertamina yang memiliki saham 25%, PT PIM 25%, dan PT Pelindo 25%. Dalam pertemuan itu saya paparkan bagaimana kondisi Aceh dulu, ketika masyarakatnya hanya jadi penonton,” kata Irwandi.

Dalam pertemuan itu dievaluasi soal KEK Arun secara menyeluruh. Irwandi mengaku telah meminta kepada ketiga anggota konsorsium KEK Arun supaya mengurangi saham mereka masing-masing tujuh persen. “Karena pembagian saham sudah adil, masing-masing 25 persen, tapi tidak adil bagi Aceh sebagai pemilik wilayah,” ujar Irwandi.

Ketiga anggota konsorsium tersebut, kata Irwandi, akhirnya menyetujui untuk mengurangi jatah saham dalam pengelolaan KEK Arun tersebut, masing-masing 7%, sehingga Aceh sudah memiliki 46% saham. “Hal itu juga sudah saya sampaikan kepada Presiden. Pak Jokowi juga sudah menyetujuinya,” ujar Irwandi.

Menurut Irwandi, salah satu program strategis Aceh ke depan adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe dan efektif berlaku sejak Februari 2017.

Selain itu, lanjut Irwandi, porsi saham 30% milik Pemerintah Aceh pada proyek regasifikasi Arun Lhokseumawe yang dikelola PT Perta Arun Gas (PAG) juga akan dimaksimalkan.


“Semua potensi yang ada kita maksimalkan, mulai dari geotermal, regasifikasi, dan lain sebagainya,” kata Gubernur Irwandi.

Menurut Irwandi, Aceh juga tidak perlu membayar uang untuk sementara waktu dalam pengelolaan KEK Arun tersebut, meskipun sudah memiliki 46% saham. Saham itu, menurutnya, akan dibayarkan nantinya ketika Aceh sudah mendapatkan hasil dari pengelolaan KEK tersebut.

“Lima tahun ke depan setelah KEK berjalan, Aceh harus memiliki saham mayoritas, sekitar 51 persen,” imbuh Irwandi.

Disebutkan juga bahwa untuk sementara ini tidak ada kendala lagi untuk proses pembangunan KEK Arun. Semuanya akan mengikuti jadwal yang ada. Termasuk dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Karena itu, Gubernur Irwandi meminta Pemkab Aceh Utara di bawah kepemimpinan Cek Mad dan Fauzi Yusuf untuk mendukung sepenuhnya pengelolaan KEK Arun, sehingga ke depan Aceh bisa menyejahterakan masyarakatnya. “Hubungan eksekutif dengan legislatif harus harmonis dalam melaksanakan pembangunan,” sarannya.

Irwandi juga berpesan kepada Cek Mad untuk merangkul semua kalangan dalam membangunan Aceh Utara. “Jangan hanya tim sukses atau yang mendukung kita saja yang diperhatikan, tapi juga seluruh masyarakat Aceh Utara. Sebab, ketika sudah dilantik jadi bupati, maka semua warga Aceh Utara adalah masyarakat kita,” kata Irwandi.

Selain itu, Irwandi juga meminta Cek Mad dan Fauzi Yusuf menyimpan salinan sumpah janji saat pelantikan itu di kamarnya masing-masing, sehingga bisa ingat selalu terhadap sumpah dan janji. “Tangguh jawab Cek Mad semakin berat. Apalagi ini adalah periode kedua, karena itu semua janji yang disampaikan harus ditepati,” imbuh Irwandi yang sudah dua kali terpilih menjadi Gubernur Aceh.

Dalam pidato sambutannya, Cek juga meminta agar Irwandi membantu upaya Pemerintah Aceh dalam membebaskan lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto di kawasan Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, sehingga proses pembangunannya tidak terhambat. “Karena ini program pemerintah pusat, jadi kita berharap Pemerintah Aceh dapat membantunya,” kata Cek Mad.

Persoalan lain yang disampaikan Cek Mad kepada Gubernur Aceh dalam pidatonya adalah persolan pemekaran Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara yang menyebabkan Aceh Utara harus pindah dari Lhokseumawe.

Dia harapkan dengan adanya peran serta dari Pemerintah Aceh, maka persoalan aset Aceh utara yang berada di Lhokseumawe dapat diselesaikan secara bijak. (*)