Kawasan Ekonomi Khusus Arun Dipastikan Tak Lagi Bermasalah

Okezone : 11 Juli 2017

JAKARTA - Presiden Joko Widodo hari ini telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah. Pertemuan ini dilakukan setelah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru saja dilantik pada pekan lalu.

Dalam pertemuan ini, turut dibahas beberapa hal terkait sektor perekonomian yang dibahas. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah memang telah membentuk konsorsium untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Konsorsium ini terdiri dari perusahaan BUMN dan perusahaan BUMD.

Hanya saja, terdapat kendala pengembangan KEK pada kawasan ini. Salah satunya karena ada pemerintah aceh menolak pengelolaan KEK berada di bawah konsorsium BUMN. Hanya saja, Wakil Gubernur Aceh mengatakan bahwa tidak ada lagi kendala dalam pengembangan KEK ini.

"KEK tidak ada hambatan lagi, kami negosiasi porsinya saja. Kalau Gubernur yang lama kan minta PP-nya diubah. Kami tidak ekstrim tapi porsi sahamnya kami minta untuk Aceh 45% mengurangi jatah BUMN yang lain," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Usulan ini pun telah disepakati oleh jajaran pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui rencana ini.

"Menko perekonomian sudah setuju, Bu Rini Soemarno tadi tidak datang tapi melalui Pak Presiden, tadi Pak Presiden bilang setuju," ujarnya.

Nantinya, proyek ini akan tetap dikembangkan oleh perusahaan BUMN. Hanya saja, pemerintah daerah juga memotong porsi saham yang cukup besar pada proyek ini.

"Tadinya dibagi 4, PT PDPA mewakili Aceh, Pertamina, Pupuk Iskandar Muda (PIM), Pelindo, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), itu 25-25-25-25. Pak Gubernur minta porsinya BUMN dikurangi masing-masing 7%, jadi porsi PDPA 45%, yang lain bagi tiga," ujarnya.

Hanya saja, belum diketahui berapa dana yang dibutuhkan untuk KEK Arun ini. Pasalnya, pembangunan proyek ini membutuhkan kerjasama lintas kementerian secara sektoral.

"KEK Arun Lheoksumawe biayanya belum dihitung karena kan ada beberapa sektor seperti perhubungan kan pembangunan Bandara Malikus Saleh, jalan ke bandara, kemudian PUPR ada pembangunan jalan Lhokseumawe -Bener Meriah, ada beberapa kementerian terlibat di sana," ujarnya.

Selain KEK, pemerintah Aceh juga akan fokus untuk membangun beberapa proyek strategis nasional. Menurut Nova, terdapat sekira 7 proyek nasional di Provinsi Aceh.

"Proyek nasional kan ada 7, ada Waduk Keureuto di Aceh Utara, ada waduk Rukoh dan Tiro di Pidie, kemudian penyelesaian irigasi Lhok Guci di Aceh Barat. Rukoh dan Tiro itu masih pembebasan lahan," ujarnya.

Pembangunan bendungan juga terus dilakukan. Bendungan ini diperkirakan akan menjadi salah satu dari beberapa bendungan terbesar di Indonesia.

"Bendungan Jambo Aye itu kalau tuntas jadi bendungan paling besar di Indonesia seperti Jatigede lah. Mungkin pekerjaannya 5 tahun lah," ungkapnya.

Pariwisata juga turut menjadi prioritas dari pemerintah. Hanya saja, kata Nova, pemerintah perlu memperbaiki persepsi masyarakat dan investor terkait video hukuman cambuk yang menjadi viral di media sosial.

"Pariwisata kami akan fokus ke Sabang dulu karena sudah menarik minat banyak investor. Tapi Menko Luhut (Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan) bilang tadi, Aceh harus menyelesaikan atau paling tidak meminimalisir persepsi itu dulu. Banyak investor datang ke Pak Luhut karena itu kan berhubungan dengan maritim juga. Kalau persepsi itu selesai, menurut Menko Luhut banyak yang berminat, seperti di perikanan, pariwisata," tutupnya.