Tindak Lanjut Persetujuan KEK Sembilan Kementerian Tinjau Arun

Rakyat Aceh : 03 JANUARI 2017

Hari ini, dijadwalkan sembilan kementerian meninjau lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Hal itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengelolaan KEK Baru di Lhokseumawe dari Pemerintah. Kini tinggal menunggu ditandangani PP oleh Presiden RI dalam waktu dekat ini.

Kemarin, Manager Humas PT PIM Krueng Geukeuh, Aceh Utara, Zulfan pada Rakyat Aceh menyatakan sembilan kementerian itu akan melakukan pertemuan di Perusahaan Pupuk Iskandar Muda (PIM).Kementerian yang dijadwalkan hadir diantaranya Kementerian Bidang Perekonomian diwakili oleh Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bersama beberapa staf ahlinya. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Harmnisasi Peraturan dan Perundang-undangan.

Kemudian, Kementerian Sekretariat Negara diwakili Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Perhubungan diwakili Direktur Perhungan Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Sekretariat Kabinet oleh Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian oleh Direktur Jenderal Perindustrian.

Seperti diberitakan sebelumnya, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap untuk KEK Arun Lhokseumawe. Dalam Rakor di Jakarta telah disetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP), supaya resmi ditetapkan sebagai KEK. “Kita setujui Arun Lhokseumawe sebagai KEK dan kita akan segera kirim draf PP ke presiden untuk persetujuan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Dewan Nasional KEK, Darmin Nasution, Senin (30/1).

Kata dia, kesiapan lahan dan infrastruktur KEK Arun Lhokseumawe nantinya akan mencakup area seluas 2,622,48 hektar. Rencananya pengembangan kawasan ini berada di bawah konsorsium yang terdiri atas gabungan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga BUMN tersebut adalah PT Pertamina, PT Pelindo I dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Sebutnya, empat konsorium yang bergabung dengan pengembangan KEK masing-masing akan memegang peranan. PT Pertamina mengembangkan sektor energi (minyak dan gas) beserta fasilitas infrastruktur pendukungnya, PT PIM bersama PT Pupuk Indonesia Group akan mengembangkan cluster industri petrokimia yang ramah lingkungan. Kemudian, PT Pelindo I akan menangani pelabuhan dan logistik, sedangkan PDPA akan mengembangkan agro industri pendukung ketahanan pangan.