Disetujui, Usulan KEK Baru Arun Lhokseumawe

Portal Satu : 01 Februari 2017

Pemerintah menyetujui usulan Arun Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Indonesia. Usulan tersebut dibahas dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk Pembahasan Usulan KEK, 30 Januari 2017, di Jakarta.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk Arun Lhokseumawe, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap. Sehingga rapat koordinasi menyetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) agar resmi ditetapkan sebagai KEK.

“Kita setujui Arun Lhokseumawe sebagai KEK. Kita akan segera kirim draf PP ke Presiden untuk persetujuan,” ujar Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua Dewan Nasional KEK.

Kesiapan lahan dan infrastruktur di KEK Arun Lhokseumawe nantinya akan mencakup area seluas 2,622,48 hektare (ha). Rencananya pengembangan kawasan ini akan berada di bawah konsorsium yang terdiri atas gabungan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga BUMN tersebut adalah PT Pertamina, PT Pelindo I dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Empat konsorium yang bergabung dengan pengembangan KEK masing-masing akan memegang peranan. PT Pertamina akan mengembangkan sektor energi (minyak dan gas) beserta fasilitas infrastruktur pendukungnya, PT PIM bersama PT Pupuk Indonesia Group akan mengembangkan cluster industri petrokimia yang ramah lingkungan, PT Pelindo I akan menangani pelabuhan dan logistik, sedangkan PDPA akan mengembangkan agro industri pendukung ketahanan pangan.

Sementara dua usulan KEK baru lainnya, yaitu Galang Batang-Bintan dan Pulau Asam-Karimun, masih harus menunggu kelengkapan dokumen yang belum lengkap.

Selain Darmin Nasution, hadir dalam rakor itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Plt. Gubernur Aceh Soedarmo, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi. []