Industri Mati di Ladang Gas

KOMPAS : 24 OKTOBER 2016

Perpres No 40 Tahun 2016 Soal Penurunan Harga Gas Tak Terealisasi

Pelaku industri manufaktur berbasis gas kian tertekan dengan harga gas yang tidak kunjung turun. Kondisi itu mengakibatkan turunnya daya saing serta hilangnya potensi bisnis dan aset negara ataupun swasta bernilai puluhan triliun rupiah karena menjadi rongsokan.

Perintah Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tidak juga direspon. Dalam Perpres itu ditegaskan pada Mei 2016 dan berlaku surat per 1 Januari 2016. Namun, hingga kini, keinginan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga gas di bawah 6 dollar AS per juta mentrik british thermal unit (MMBTU) belum juga teralisasi.

Harga gas, menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, ditetapkan dalam Perpres No 40/2016. Potongan harga gas akan diberikan bagi industri pengguna gas bumi yang membeli di atas 6 dollar per MMBTU. Seharusnya, peraturan  ini berlaku efektif 1 Januari 2016. Namun, pemerintah masih mencari formula tepat sebelum benar-benar merealisasikannya.

Jeritan Pelaku Industri

Keputusan tak kunjung turun. Jeritan pelaku industri yang terus disuarakan sejak setahun terakhir dibiarkan berlalu. Pengusaha pemakai gas di Sumatera Utara Utara tetap saja dipatok 12,22 dollar AS per MMBTU.

Kondisi mengenaskan juga di alami raksasa industry di Provinsi Aceh. Negeri yang pernah dikenal sebagai Petrodollar karena kejayaan gas itu kini terlihat suram. Tiga mega industri yang menjadi penopang ekonomi Lhokseumawe dan Aceh Utara di era 1980-1990-an itu kini ambruk, setelah berhenti berproduksi tahun 2000-an. Aset dari ketiga perusahaan itu tidak terawat dan nyaris menjadi rongsokan.

Padahal, setelah ladang gas di Arun ditemukan pada tahun 1970-an dengan kandungan 17.1 triliun kubik, pemerintah terdorong membangun industry strategis PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) pada 16 Maret 1974.

Pemerintah lalu membangun empat industri strategis lainnya, yakni industri pupuk urea PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe, PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara, dan penghasil produk aromatic PT Humpuss Aromatik di Lhokseumawe.

Namun, di awal 2000-an, pasokan gas PT Arun NGL menurun dan harganya tinggi. Dampaknya, PT AAF, PT KKA, dan PT Humpuss Aromatik tutup. Sementara kondisi PT PIM megap-megap dan berjalan hanya dengan satu pabrik.

Pengamatan Kompas, Jumat (21/10), kondisi aset ketiga perusahaan itu memprihatinkan. Kawasan pabrik dipenuhi belukar. Pintu, jendela, dan kaca kantor hilang. Plafon ambruk dan atap penuh lubang. Alat berat teronggok dan tertutup tumbuhan liar menjalar di area parkir Alat produksi penuh karat.

Tidak ada Gas

Mantan Wakil Kepala Bidang Kontrol Kualitas PT AAF Rochandiono mengatakan, matinya tiga perusahaan itu akibat tidak mendapatkan pasokan gas yang memadai dari jumlah ataupun harga. Medio awal 2000-an, pemerintah pusat mengekspor sebagian besar produksi gas PT Arun NGL. Ketersediaan gas dalam negeri anjlok dan harganya melonjak dari 1 dollar AS menjadi 5 dollar AS per MMBTU.

Sekretaris Perusahaan PT PIM Eddy Alyzzuddin menyatakan, keterbatasan pasokan gas membuat pabrik PT PIM II tidak bisa beroperasi sejak selesai di bangun 2003. Saat ini produksi urea PT PIM II tidak bisa beroperasi sejak selesai dibangun 2003.

Saat ini produksi urea PT PIM sekitar 570.000 ton per tahun dari pabrik PT PIM I. Padahal, target produksi bisa mencapai 1,14 juta ton per tahun dengan adanya pabrik PT PIM I dan II. “Saat ini kami hanya dapat pasokan gas sekitar 50 MMBTU per hari yang hanya mencukupi satu pabrik,” ujarnya.

Karena itu, prioritas Presiden untuk memberikan harga gas diapresiasi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (holding industri pupuk) Aas Asikin Idat. “Kebijakan ini sangat tepat,” kata Aas.

Akibatnya, produk urea Indonesia kalah bersaing. Biaya produksi urea Indonesia 250 dollar AS per ton, sedangkan harga ekspor 190 dollar AS per ton. “Jika berlanjut, mungkin kami harus turunkan rate produksi,” katanya.