Menurunkan Harga Gas

JAKARTA : 05 OKTOBER 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan harga gas untuk industri turun pada November 2016.  Orang nomor satu di negeri ini tersebut telah meminta jajarannya untuk menetapkan harga gas tidak boleh lebih dari 6 dolar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu).

Permintaan Jokowi kepada menteri-menterinya disampaikan dalam rapat terbatas mengenai harga gas industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10). Apa yang disampaikan oleh Presiden itu merupakan salah satu niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah karut-marut gas yang telah lama berlangsung. Saat ini harga gas industri berada di kisaran 9,5 dolar AS per MMbtu. Padahal, di beberapa negara ASEAN seperti Vietnam harga gas industri sekitar 7 dolar AS per MMbtu. Sedangkan, di  Singapura dan Malaysia harga gas industri berada di angka 4 dolar AS per MMbtu.

Kalau kita mau jujur, persoalan gas di dalam negeri sebenarnya bukan masalah baru. Dalam 10 tahun terakhir, masalah gas untuk industri nasional menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan sampai saat ini. Beberapa tahun silam, industri keramik mengeluh karena pasokan gas yang tersendat sehingga produksi keramik pun menjadi tidak maksimal.


Hal yang paling "menyedihkan" adalah ketika pabrik milik pemerintah, Pupuk Iskandar Muda (PIM), di Aceh tidak dapat beroperasi seperti seharusnya karena tidak adanya pasokan gas sebagai bahan baku pupuk. Padahal, di Aceh ada PT ExxonMobil Oil Indonesia, produsen gas yang hasil produksinya diekspor ke luar negeri. Adapun yang lebih menyedihkan lagi ketika pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) harus tutup  karena masalah yang sama, yakni tidak adanya gas sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pupuk.

Tentu kita tidak ingin cerita seperti itu terulang. Indonesia adalah negara yang kaya dengan bahan baku gas. Karena itu, menjadi lucu jika industri dalam negeri mati gara-gara pasokan gas yang tidak ada. Atau yang juga kita tidak inginkan adalah industri berbahan baku gas tidak bisa bersaing dengan industri dari negara lain hanya karena harga gas dalam negeri yang cukup mahal sehingga membuat biaya produksi menjadi meningkat.

Untuk itu, keinginan Jokowi untuk menurunkan harga gas seharusnya juga diikuti dengan ketersediaan gas untuk industri dalam negeri. Hal yang lebih penting lagi Kepala Negara harus merealisasikan keinginan tersebut supaya masalah yang sudah bertahun-tahun ini bisa diselesaikan.

Pemerintah harus menganalisis dari hilir untuk mengetahui mengapa harga gas bisa setinggi saat ini.  Analisis ini penting supaya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam soal gas. Jangan sampai harga gas tinggi akibat biaya produksi gas yang tinggi pula karena berbagai pungutan di sektor ini yang cukup banyak.

Jika ternyata nantinya ditemukan biaya produksi gas di dalam negeri sama dengan biaya produksi  di negeri tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, artinya perusahaan gas memang mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kalau ini yang terjadi, pemerintah tinggal menekan agar produsen gas menurunkan harga jualnya. Tetapi, jika dipatoknya harga gas tinggi akibat biaya produksi yang juga tinggi, pemerintah harus memangkas berbagai pungutan yang muncul di industri ini agar biaya produksinya menjadi efisien sehingga harga gas bisa diturunkan.

Dalam soal gas ini yang harus diingat adalah pemerintah tidak boleh takluk dengan  perusahaan-perusahaan asing ataupun swasta yang mengeksplorasi gas di Indonesia. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa semua kekayaan alam di bawah tanah adalah milik negara. Perusahaan-perusahaan gas tersebut hanyalah sebagai operator. Sedangkan, pemilik gas adalah negara. Negara bisa membuat aturan mau dikemanakan gas tersebut. Dieskpor atau untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, sebagai pemilik gas, pemerintah sesungguhnya bisa mengatur berapa harga yang pantas untuk dijual ke industri dalam negeri.