Tahun Depan, Industri Pupuk yang Pertama Nikmati Gas Murah

CCN INDONESIA : 19 OKTOBER 2016

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penurunan harga gas yang sedianya dimulai pada 1 Januari 2017 akan dinikmati pertama kali oleh industri pupuk. Ini diberlakukan mengingat sebagian besar beban produksi pupuk adalah gas.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja menganggap pupuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar, utamanya terhadap petani. Kendati demikian, ia belum mau menyebut harga baru gas bagi industri pupuk.

"Angkanya sudah ada, tapi kami mau lapor Pak Menteri dulu. Tapi insya Allah bisa di bawah US$6 per MMBTU untuk pupuk," jelas Wiratmaja di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (19/10).

Ia melanjutkan, nantinya skema harga gas bagi pupuk dipastikan tidak lagi berbentuk harga tetap (fixed price) dengan eskalasi, yang selama ini dimasukkan ke dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara industri pupuk dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Namun, berbentuk skema formula, di mana harga pupuk internasional bisa masuk ke dalam komponen harga gas.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa pemangkasan harga gas tak hanya dilakukan melalui skema PJBG, namun juga melalui efisiensi. Beberapa opsi yang tengah dipikirkan pemerintah adalah mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas, efisiensi KKKS, dan juga pengaturan margin toll fee bagi usaha niaga gas.

"Itu yang sedang dibahas opsi-opsi efisiensinya. Tapi, skema formulasi tetap jadi pilihan, kami akan revisi semua kontrak PJBG, ada yang mudah ada yang sulit," ujarnya.

Salah satu contoh revisi PJBG yang sulit, lanjut Wiratmaja, adalah penyediaan gas bagi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), di mana harga mencapai US$7,25 per MMBTU. Diketahui, gas bagi PIM disediakan dari blok NSO yang dioperatori PT Pertamina Hulu Energi NSO dengan volume 55 MMSCFD dan diserahkan dalam periode PJBG dari tahun 2014 hingga 2018. "Kalau yang ini, harga hulunya memang cukup tinggi. Jadi perlu diskusi," jelasnya.

Selain pupuk, instansinya juga berupaya untuk menurunkan harga gas bagi industri petrokimia dengan alasan yang sama. Namun, ia tak yakin jika seluruh PJBG bagi industri petrokimia bisa rampung Januari 2017.

"Beberapa memang bisa direvisi, beberapa masih butuh negosiasi. Kalau industri lain butuh bertahap, tidak langsung Januari bisa," jelas Wiratmaja.

Sebagai informasi, penurunan harga gas ini nantinya hanya berlaku bagi industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. Ini berlaku sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden no. 40 tahun 2016.

Selain itu, Menteri ESDM juga dapat menetapkan harga gas bumi tertentu jika tidak memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih tinggi dari US$6 per MMBTU.