DPR Restui Suntikan Dana Segar ke 6 BUMN

Jakarta, detikFinance - Kamis, 31/03/2011 - Komisi VI DPR RI restui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Penerusan Pinjaman bagi beberapa perusahaan BUMN di APBN Perubahan 2011. Dengan disepakatinya usulan permintaan PMN serta SLA maka akan diteruskan pembahasannya Komisi Banggar (Badan Anggaran) untuk dibahas lebih lanjut.

Hal ini disepakati oleh Komisi VI setelah beberapa fraksi yang menyampaikan persetujuannya atas PMN dan SLA dalam rapat kerja membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap beberapa BUMN yang dihadiri oleh Menteri BUMN, serta jajaran deputi Kementerian BUMN, dan direksi-direksi BUMN.

Dengan catatan, pihak DPR meminta Kementerian BUMN untuk mengkaji ulang manajemen yang ada pada PT DI, evaluasi terhadap Jamkrindo dan Askrindo, serta komitmen terhadap pemberian PMN.

"Untuk Askrindo, sebagai catatan, agar dimintakan untuk bentuk Panja ke situ, kemudian catatan lain juga terhadap BUMN yang tidak dibahas, namun muncul untuk usulan PMN, itu harus dibahas dulu. Kemudian untuk Geodipa juga ada catatan khusus, begitu juga dengan Jamkrindo dan Askrindo," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto di DPR-RI, Jakarta, Rabu malam,(30/3/2011).

Berikut ini adalah kesimpulan rapat yang dihasilkan berdasarkan rapat kerja terkait pembahasan mengenai PMN dan SLA tersebut:

Sedangkan untuk SLA pada APBN 2011 dari 2 BUMN yaitu PGN dan PLN masing-masing sebagai berikut:

Untuk Askrindo akan dibentuk Panja untuk menilai kinerja pertanggungjawaban penggunaan PMN.

Komisi VI telah bentuk Panja restrukturisasi terhadap 6 BUMN (PT Merpati Nusantara, PT PAL, PT Pindad, PT IKI, PT DI, dan PT Garam) yang diusulkan untuk direstrukturisasi baik antara lain melalui konversi SLA maupun PMN pada RAPBN-P tahun 2011 atau RAPBN-P 2012.

Terkait dengan rencana restrukturisasi pada sejumlah perusahaan BUMN yang memiliki beban hutang di masa lalu (Konversi RDI dan SLA). Komisi VI DPR juga meminta pemerintah yaitu Kementerian BUMN dan Kemenkeu agar melakukan koordinasi guna penyelesaian kasus utang-utang BUMN di masa lalu, termasuk penyelesaian SLA dan tata cara penetapan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYDBS).

Terkait dengan mekanisme pembahasan PMN atau SLA terhadap BUMN selanjutnya akan diusulkan Kementerian BUMN melalui Komisi VI DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar menyampaikan bahwa pihaknya akan berusaha untuk memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Saya berpikir bahwa tawaran dari anggota terhormat untuk dapat manfaatkan APBN-P 2011, kita bersama akan manfaatkan sebaik-baiknya dengan prosedur yang ada. Kita usahakan untuk APBN-P 2011, untuk itu ringkasnya kita dapat mulai justifikasi kebutuhan bagi BUMN yang membutuhkan restrukturisasi dan tambahan-tambahan lain sehingga PMN dan SLA bisa diupayakan lebih awal sehingga dapat masuk dalam schedule APBN-P," katanya.

(nrs/hen)

Akhmad Nurismarsyah