Sisa Gas Tangguh Untuk PIM

JAKARTA, RepublikaOnline, 2008-09-12 10:37:00 -- Pemerintah akan memprioritaskan sisa produksi gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) dari kilang Tangguh untuk memenuhi kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas Djoko Harsono mengatakan, dari alokasi pengalihan LNG ekspor ke Sempra, Amerika Serikat, 1,8 juta ton per tahun, sebesar 1 juta ton akan diekspor ke pasar Korea (Kogas) dan 500 ribu ton untuk pasar Jepang (Tokyo Gas). ''Sisanya, selain untuk pasar domestik juga diminati oleh PTT Thailand,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (11/9).

Pasokan LNG Tangguh untuk pasar domestik, menurut Djoko, akan diutamakan untuk mengganti swap gas pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT) ke PIM. ''Yang paling memungkinkan saat ini dipasok ke pabrik pupuk,'' kata dia. Swap gas dari PKT ke pabrik PIM dilakukan sejak Mei 2008 sebanyak 3 kargo, melalui pipa-pipa offshore milik ExxonMobil. Pasokan gas tersebut diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan selama enam bulan. Padahal PIM membutuhkan sedikitnya 6 kargo gas untuk satu unit pabriknya dari dua unit yang dimiliki selama setahun. Pihak PTT Thailand, lanjut dia, menginginkan pasokan LNG dari Indonesia sebesar 500 ribu ton. Namun, menurutnya, sisa pasokan LNG Tangguh yang ada hanya sebesar 300 ribu ton. Kendati PTT Thailand telah menyatakan minatnya untuk membeli LNG Tangguh, namun kata Djoko, perusahaan migas multinasional tersebut belum mengajukan penawaran harga. ''Mereka belum mengatakan sanggup beli di harga berapa,'' ujarnya. Debat Tangguh

Sementara itu, Fraksi-fraksi pendukung pemerintah tak merasa gentar dengan tantangan FPDIP DPR untuk menggelar debat terbuka soal LNG Tangguh guna menuntaskan tuduhan bahwa kontrak LNG Tangguh ke provinsi Fujian, Cina merugikan negara. "Sebagai fraksi pendukung pemerintahan, FPD DPR tak merasa gentar sedikitpun dengan tantangan FPDIP untuk melakukan debat terbuka, silakan saja. Kalau pemerintah mempertanyakan keberadaan kontrak LNG Tangguh yang dianggap berpotensi merugikan negara bukan berarti ingin mencari kesalahan pemerintahan sebelumnya. Kita kan ingin semua kontrak karya yang dianggap merugikan negara bisa ditinjau ulang demi kepentingan bangsa ke depan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta , Kamis (11/9).

Menurut Sutan, semua pihak harus mendukung upaya pembentukan tim renegosiasi pemerintah untuk memperbaiki kontrak yang ada agar potensi kerugian negara bisa dihindari. Karenanya, perlu ada formula baru yang dilakukan tim renegosiasi bahwa harga gas harus mengikuti fluktuasi harga minyak internasional. "Kalau harga minyak naik, harga gas juga harus naik. Persoalannya, kontrak LNG Tangguh itu kan sudah bersifat flat selama 25 tahun, berbeda dengan Arun dan Bontang. Inilah yang perlu dipahami, kenapa pemerintah ingin melakukan renegosiasi agar tidak merugikan negara," kata dia.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari FPG DPR Yorris Raweyai juga mendukung rencana renegoisasi ulang kontrak LNG Tangguh. "Sebagai wakil dari Papua, saya hanya memperjuangkan aspirasi rakyat yang menuntut pemerintah pusat bersikap adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyat Bintuni yang daerahnya menjadi pusat eksplorasi LNG Tangguh," kata dia. Ia menambahkan, sesuai ketentuan UU Migas, persentase bagi hasil proses ekplorasi tidak pernah terwujud dan masyarakat seringkali menjadi korban pembangunan.(-)