Pemerintah Jamin Pasokan Gas 20 Tahun, Anggaran Revitalisasi Pabrik Pupuk Nasional Disetujui Rp. 49

Jakarta, 10 September 2008: Pemerintah menjamin pasokan gas bagi pabrik pupuk selama 20 tahun sesuai disyaratkan kalangan perbankan nasional demi memuluskan pelaksanaan program revitalisasi pabrik pupuk. Jaminan pasokan gas tersebut diberikan pemerintah setelah kemarin pemerintah setuju menganggarkan dana sekitar Rp. 49,01 triliun untuk meremajakan pabrik-pabrik pupuk tua yang sudah tidak efisien lagi dalam operasionalnya.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris menjelaskan untuk membiayai program revitalisasi tersebut, kalangan perbankan memberikan syarat berupa jaminan pasokan gas dari BP Migas dan Menteri ESDM. “Perbankan nasional prinsipnya siap memberikan kucuran kredit dalam program revitalisasi pabrik pupuk asalkan ada jaminan pasokan gas dari pemerintah selama 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah siap memberikan jaminan yang diminta tersebut”, Menperin, sesuai rapat terbatas di kantor Presiden, kemarin.

Dalam Rapat tersebut, katanya, Wapres Yusuf Kalla meminta agar perbankan diberikan kelonggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK) terkait dengan mengucurkan kredit untuk merevitalisasi industri pupuk nasional. “Namun demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika terdapat sumber dana lain yang bersedia membiayai proyek tersebut”.

Dalam Rapat itu, pemerintah setuju merevitalisasi delapan pabrik pupuk tua yang secara keseluruhan membutuhkan dana sekitar Rp. 49,01 triliun. Seluruh anggaran sebesar Rp. 49,01 triliun itu mencakup biaya revitalisasi pabrik pupuk urea sebesar Rp. 45,81 triliun dan Rp. 3,21 triliun untuk pembangunan pabrik pupuk majemuk NPK. Delapan pabrik pupuk urea tersebut dalam operasinya dinilai tidak efisien karena konsumsi gasnya mencapai diatas 30 MMBtu hingga 36 MMBtu per Ton Urea.

Standar operasional pabrik pupuk yang tergolong efisien adalah apabila kosumsi gas untuk memproduksi setiap ton maksimal sebesar 24 MMBtu. - Semester II/2009 - Fahmi mengatakan pelaksanaan revitalisasi pabrik akan di mulai pada Semester II 2009 dan diharapkan rampung pada 2011. Program itu akan diberlakukan terhadap pabrik-pabrik pupuk yang berusia diatas 20 Tahun dengan komsumsi gas mencapai di atas 30 juta British thermal unit (MMBtu) per ton urea. Menurut dia, holding pupuk beranggotakan PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang Cikampek dan PT. Pupuk Petrogres, telah memiliki anggaran untuk revitalisasi sebesar Rp. 5,12 triliun. Kalau dividen pemerintah tidak dibagikan dan dipakai untuk menambah modal, maka dana revitalisasi yang tersedia mencapai Rp. 7,62 triliun.

“Sisanya, akan dicarikan dari dana perbankan nasional. Dalam hal ini Wapres (Yusuf Kalla) meminta agar pembiayaan proyek revitalisasi mengutamakan sumber modal dalam negri” ujarnya. Menurut dia, saat ini semua studi untuk pelaksanaan revitalisasi tersebut sudah disiapkan, termasuk jenis teknologi yang digunakan.Sebagian besar pabrik pupuk yang beroperasi di tanah air, katanya, rata-rata sudah berusia diatas 20 tahun sehinggga tidak dapat beroperasi secara efisian lagi dan boros energi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjelaskan kebutuhan pupuk urea untuk konsumsi sektor pertanian pada 2015 diperkirakan mencapai 14,75 juta ton, sedangkan untuk SP 3 sebesar 7,64 juta ton, pupuk ZA sebanyak 3,11 juta ton dan pupuk majemuk NPK sebesar 6,59 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas terpasang pabrik pupuk nasional mencapai 8,7 juta Ton.

“Namun, pupuk yang diproduksi dengan subsidi pemerintah hanya 4,4 juta ton” Fahmi menjamin pasokan gas untuk industri pupuk saat ini tersedia secara cukup, apalagi pada masa mendatang sumur-sumur gas baru akan beroperasi. Namun demikian, dia mengakui harga jual gas masih akan menjadi salah satu masalah dalam pengadaan pasokan gas ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )