KPK Diminta Awasi Subsidi Pupuk

TEMPO, Jakarta, 01-08-2008 - “Distributor harus diawasi ekstraketat.” – Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Rachmat Pambudy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyaluran subsidi pupuk 2009 senilai Rp 20 triliun. Meski penyaluran itu menggunakan sistem tertutup, dia tetap ragu penyaluran subsidi akan tepat sasaran.

“Sistem ini belum pernah dicoba,” kata Rachmat kepada Tempo kemarin. Jumlah subsidi yang sangat besar dan jumlah petani yang menjadi sasaran juga besar, dia melanjutkan, menjadikan distribusi pupuk bersubsidi ini rawan penyimpangan. Selain itu, masa pemerintahan ini akan berakhir pada 2009, sehingga pemerintah hanya memiliki waktu yang sangat sangat pendek.

Selain pengawasan oleh KPK, kata Rachmat, harus ada koordinasi yang baik antara koperasi desa, organisasi petani, dan pemerintah daerah. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan petani yang telah tercatat namanya pada distributor harus mendapat jaminan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah. “Distributor harus diawasi ekstraketat,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimuso mengatakan subsidi pertanian pada 2009 sebesar Rp 20 triliun hanya dialokasikan untuk pupuk. Naiknya nilai subsidi pupuk akibat melambungnya harga minyak dunia. “Kalau harga pupuk atau gas naik terus, tidak mustahil angkanya naik lagi,” kata Sutarto.

Untuk menjamin efektivitas sasaran subsidi pupuk, ia menjelaskan, distribusi akan dilakukan dengan sistem tertutup. Hanya para petani terdaftar yang boleh membeli pupuk bersubsidi ini. Besaran pupuk yang dapat diterima tergantung luas area pertanian yang dimiliki petani. Subsidi ini berupa potongan harga untuk beberapa jenis pupuk. Sutarto mencontohkan, petani yang terdaftar bisa membeli pupuk bersubsidi dengan harga relatif murah, Rp 1.200 per kilogram untuk Urea dan Rp 1.700 per kilogram untuk NPK.

Sementara itu, Ketua Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengungkapkan skema penyaluran subsidi pertanian, khusunya untuk pupuk, akan diberikan langsung dalam bentuk kupon. Dengan cara ini, petani dapat mencairkan uang tunai atau berupa pupuk di tempat yang telah ditentukan. “Skema ini mengadopsi cara pembagian bantuan langsung tunai untuk rumah tangga miskin,” kata dia kepada Tempo.

Terkait dengan hal itu, BPS akan memperbarui pusat data usaha tani pada November nanti. Data petani penerima subsidi Rusman menjelaskan, akan dikombinasikan dengan luas lahan yang dimiliki. Berdasarkan data 2007 ada 24,5 juta rumah tangga pengguna lahan. Data tersebut yang akan diperbarui untuk memastikan ketepatan alokasi subsidi. Ia memperkirakan, dengan pertumbuhan 5 persen per tahun, jumlah penerima subsidi pada 2009 juga akan semakin besar.