Sistem Penyaluran dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diperketat

Kompas, Jumat, 20 Juni 2008 Jakarta, Kompas - Pemerintah akhirnya memperketat sistem distribusi pupuk bersubsidi sekaligus berupaya meningkatkan pengawasannya. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2007 untuk memperketat pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi itu kini memasuki tahap finalisasi.

Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo di Jakarta, Kamis (19/6), menjelaskan, revisi aturan itu antara lain menyangkut perubahan rayonisasi pendistribusian pupuk bersubsidi, pendataan petani di wilayah kerja pengecer. Aturan yang baru juga memuat ketentuan registrasi pengangkutan pupuk bersubsidi serta penegasan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan distributor dan pengecer. Pengaturan kembali rayonisasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam revisi permendag ini terkait dengan dialihkannya pemasokan pupuk bersubsidi untuk wilayah Jawa Tengah dari PT Pupuk Kalimantan Timur kepada PT Pupuk Sriwijaya mulai September 2008.

Sementara itu, pengetatan sistem distribusi dilakukan dengan mewajibkan setiap pengecer mencatat petani dan kelompok tani yang membeli dari si pengecer. Pencatatan meliputi nama, alamat, luas lahan, dan kebutuhan pupuk. Pencatatan ini dilakukan selama periode 1 Juli-31 Desember 2008. ”Daftar dari pengecer ini akan disahkan kepala desa dan diverifikasi kepala dinas perdagangan di kabupaten setempat. Pendistribusian pupuk tahun 2009 akan didasarkan pada daftar pembelian oleh petani itu,” kata Gunaryo.

Revisi peraturan ini juga menekankan kepala daerah menjadi penanggung jawab. Karena itu, pembiayaan yang selama ini menjadi kendala efektivitas kinerja Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi juga harus ditanggung pemda. Untuk memperketat pengawasan, distributor diwajibkan mengangkut sendiri pupuk bersubsidi dari gudang produsen ke kios pengecer. Jika dilakukan pihak lain, kendaraan angkutan harus diregistrasikan ke produsen.

Permendag yang direvisi juga mengharuskan produsen menghentikan kerja sama dengan distributor atau pengecer yang melakukan pelanggaran, selain melanjutkan proses hukumnya. Penekanan sanksi tidak diatur dalam aturan sebelumnya. (DAY)