Swap Gas PIM Bukan Jalan Keluar

(Republika, 29 November 2007) - Sekretaris Menteri Negara BUMN, M. Said Didu, menilai swap gas ke PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dari Pabrik PT Pupuk Kaltim bukan merupakan jalan keluar yang diharapkan industri pupuk nasional. “Kalau upaya negosiasi yang sudah berjalan selama satu tahun terakhir ujung-ujungnya swap juga, percuma saja,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia juga menyayangkan sikap BP Migas yang lebih mengedepankan alternatif swap dibandingkan ekspor gas ke Jepang dan Korea Selatan. “Kalau hanya swap gas, tidak perlu BP Migas yang melakukan. Direksi juga mampu (melakukan),” paparnya.

Manajemen PIM sendiri meminta ketegasan pemerintah terkait dengan suplai pasokan gas untuk dua pariknya di 2008 mendatang. Hingga saat ini PIM belum diajak negosiasi mengenai alternatif suplai gas melalui cara swap (pengalihan pasokan) dari pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT). “Kita belum ada negosiasi soal swap, mungkin itu salah satu alternatif,“ ujar Dirut PIM, Mashudianto.

Alternatif swap gas ini, menurut Mashudianto, hanya bisa memenuhi pasokan sebanyak 3 kargo. Padahal, kebutuhan pasokan gas untuk dua pabrik PIM mencapai 12 kargo atau setara 110 juta kaki kubik per hari (mmscfd). “Kebutuhan 12 kargo ini merupakan keputusan pemerintah, dan (telah) disampaikan ke Pertamina dan ExxonMobil bulan Oktober lalu. Ini harus secepatnya diselesaikan karena PIM harus beroperasi awal tahun depan,“ paparnya. Ia menambahkan, pihaknya berencana menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, guna meminta kepastian pasokan gas. “Kalaupun berlaku harga swap 3,5 dolar per mmbtu.”

Sementara Dirut PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Dadang Heru Kodri, menuturkan jika PIM tidak mendapatkan pasokan gas secara penuh, dikhawatirkan akan mengganggu produksi holding BUMN pupuk pada tahun depan. Untuk tahun depan, Pusri Holding menargetkan produksi sebanyak 7,5 juta ton. “Dari dua pabrik PIM kita harapkan kontribusinya sebesar 1,1 juta ton,”ujarnya.