DPR Minta Pemerintah Bantu Pasokan Gas Untuk PIM, Biaya Negosiasi Terbuang Percuma

(Suara Karya, 29 November 2007) - Komisi VII DPR meminta pemerintah harus sudah menyelesaikan permasalahan pasokan gas untuk pabrik pupuk milik PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebelum akhir 2007. Dalam hal ini, PIM harus dipastikan bisa mendapatkan pasokan gas, namun bukan dari pengalihan (swap) dari pabrik pupuk lain. Permintaan tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR.

Airlangga Hartarto mengatakan, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM segera memfasilitasi penyelesaian pasokan gas PIM tersebut dengan pihak terkait. Mulai dari Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Exxon Mobil Oil Indonesia, PT. Pertamina dan pembeli gas alam cair (LNG). “DPR minta PIM agar segera beroperasi kembali. Pabrik PIM tidak boleh mati,“ katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan pasokan gas PIM dari pengalihan (swap) gas dari PKT. “Posisi kita terakhir adalah melakukan swap dari PKT,” katanya. Opsi itu diambil setelah upaya pengurangan ekspor LNG ke Jepang dan Korea tidak berhasil. Menurut dia, proses swap sudah pernah dilakukan, sehingga akan mudah dilaksanakan. Namun opsi swap itu harus disampaikan terlebih dahulu ke Meneg BUMN dan Menteri Perindustrian.

Sejak 7 Oktober 2007, PIM yang memiliki dua unit pabrik berkapasitas 1,14 juta ton urea per tahun dengan 1.200 tenaga kerja terpaksa berhenti, karena tidak mendapat pasokan gas.


- MENOLAK -

Di lain pihak, ketika dikonfirmasi mengenai opsi swap dari PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk pasokan gas PIM, Sekretaris Kementerian Negara BUMN M. Said Didu mengatakan, pada prinsipnya Kementerian Negara BUMN tidak menyetujui keputusan BPMIGAS dan Departemen ESDM tersebut. Kementerian Negara BUMN meminta komitmen BPMIGAS untuk memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri dibanding ekspor. “Itu kok ujung – ujungnya swap ? Kalau itu sih aksi korporasi antara BUMN – BUMN pupuk saja bisa. Jadi jangan dikatakan itu aksi BPMIGAS. Jadi, tolong yang punya kekuasaan memberikan bahan baku gas untuk diprioritaskan ke industri dalam negeri,“ kata Said Didu.

Menurut Said Didu, swap bukan merupakan keputusan atau solusi untuk membantu pasokan gas ke PIM. Apalagi pasokan gas tersebut ternyata juga diambil dari jatah pabrik pupuk lainnya. “Kalau bisanya cuma swap, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk rapat dan negosiasi pasokan pupuk selama ini sama saja terbuang percuma. Kalau ujung-ujungnya swap, ya tidak usah berunding sampai setahun. Direksi BUMN pupuk saja bisa melakukan hal seperti itu,“ ujar Said Didu.

Lebih jauh dia menjelaskan, harga pupuk international kini tengah melambung tinggi di tingkat 350 per ton. Sehingga dibanding mengekspor gas, lebih baik mengekspor pupuk, karena devisa yang diterima Negara akan lebih besar. Di sisi lain, pasokan gas juga akan memberikan nilai tambah bagi industri pupuk dalam negeri. Sementara kebutuhan pupuk untuk rakyat tetap akan terpenuhi.

Selain itu, apabila pasokan gas untuk PIM bisa diambil dari dalam negeri, maka biaya produksi PIM akan lebih efisien, sehingga subsidi pupuk akan berkurang. “Kalau gasnya yang diekspor, itu sih dua kali rugi. Jadi perlu komitmen betul dari pemegang kekuasaan untuk memasok gas ke PIM,” tuturnya.

Sementara itu Dirut PIM Mashudianto mengatakan, PIM akan masih mengalami kekurangan pasokan gas jika hanya mengandalkan pengalihan gas (swap) dari Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Kebutuhan pabrik PIM-I dan PIM-II sebanyak 12 kargo, sementara PKT maksimal hanya bisa memberikan gas sebanyak 3 kargo, sehingga ada kekurangan 9 kargo. “Kebutuhan kita 12 kargo dan pemerintah harus tetap konsisten untuk memenuhinya. Kalau tidak pabrik akan mati dan saat ini saja sudah tidak berproduksi,“ kata Mashudianto.

PIM berharap pemerintah mau mengubah jadwal ekspor LNG dengan Korea dan Jepang atau meminta gas dari Arun yang dikelola ExxonMobil untuk pasokan ke PIM.” PKT paling banyak cuma kasih 3 kargo sisanya harus tetap dipasok dari lainnya. Ini karena mau tidak mau 1 Januari 2008 kita harus jalan,” ujarnya.

Rencananya, PIM membeli gas dari PKT sebesar 3,5 dolar AS per MMBTU. Namun untuk gas Arun, PIM berani membayar hingga 4 dolar AS per MMBTU. “Pemda tidak rugi kalau kita yang beli, karena kita berani beli 4 dolar AS per MMBTU,“ tutur Mashudianto. Menurut dia, ketidak pastian pasokan gas untuk PIM ini akan berlanjut hingga 2010, karena pasokan jangka panjang dari Blok A milik Medco Energy baru dikirim pada kuartal IV 2010 hingga 2016.