Harus Ada Kontrak Jangka Panjang Untuk PIM

(Republika, 28 November 2007) - Penyelesaian pasokan gas ke Pupuk Iskandar Muda (PIM) harus bersifat jangka panjang. Pemerintah harus bisa menjamin kestabilan pasokan gas ke PIM karena industri pupuk adalah industri yang strategis secara nasional. Paling tidak sampai awal tahun ini harus ada solusi konkrit mengenai nasib PIM. Ketua Komisi Energi (VII) DPR, Airlangga Hartanto, mengatakan hal ini, Jumat 23/11/2007.

” Masalah PIM tidak bisa diselesaikan secara adhoc. PIM butuh pasokan gas jangka panjang yang ditunjang oleh kontrak jangka panjang,”tandas Airlangga. Ia menjelaskan, salah satu opsi yang memungkinkan adalah tetap dilakukannya pertukaran kargo gas (swap). Menurutnya, PIM sebelumnya sudah melakukan hal ini, dan ke depan bisa terus dilakukan. “Mulai tahun depan kontrak jangka panjang itu harus sudah ada dan bisa dilaksanakan,” katanya. Untuk mengatasi masalah itu, Airlangga berjanji memanggil pihak-pihak yang terkait ke DPR. “Nanti kita pertanyakan mereka,” tuturnya.

Rabu 21/11/2007 lalu, Dirut PIM, Mashudianto, meminta ketegasan pemerintah soal pasokan gas ke pabrik pupuk yang memproduksi 1,14 juta ton urea per tahun. PIM butuh pasokan gas 110 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk menjalankan dua pabriknya. Sejak 7 Oktober 2007, PIM yang memiliki dua unit pabrik dengan 1.200 tenaga kerja terpaksa berhenti karena pasokan gas tidak ada lagi. Tadinya direncanakan pasokan gas untuk PIM tahun depan itu diambil dari pengalihan ekspor 12 kargo gas ke Jepang dan Korsel. Namun belakangan beredar dokumen milik Pertamina yang ditujukan ke BP Migas, yang menyatakan bahwa Jepang dan Korsel menolak pangalihan ekspor kargo gas itu, karena mereka juga membutuhkan gas. Pengalihan gas ini akan dikompensasi dengan perpanjangan kontrak di akhir 2011. Namun Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, mengklaim Jepang dan Korsel belum menyatakan penolakan pengalihan ekspor itu.