Produksi Pupuk PT PIM Berhenti, Menneg BUMN Usulkan Tiga Tahap Penyelesaian

Jakarta, Kompas, 13-09-05, - Pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM berhenti beroperasi sejak 8 September 2005 karena tidak mendapat pasokan gas alam cair atau LNG. Akibat penghentian produksi pabrik itu, karyawan PT PIM mulai gelisah karena khawatir terhadap kelangsungan kegiatan perusahaan. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT PIM Hidayat Nyakman di Jakarta, Senin (12/9).

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja mengatakan, kebutuhan pupuk dalam negeri harus diutamakan sebelum menentukan jumlah ekspor pupuk. Departemen Perindustrian berupaya memberikan rekomendasi kepada produsen pupuk sehingga penumpukan stok pupuk tidak terjadi. Hidayat menjelaskan, jatah LNG dari Exxon Mobil sebenarnya sampai 11 September 2005. Karena ada penggantian meteran pengukuran gas, pasokan gas dihentikan pada 8 September. Sulit memulai kegiatan operasi kalau hanya berlangsung sampai tanggal 11 September. ”Jadi, sejak itu produksi berhenti,” katanya. Menurut Hidayat, untuk beroperasi sampai akhir tahun 2005, diperlukan LNG sebanyak dua kargo. Sejak 7 Juli, PT PIM mendapat pasokan LNG satu kargo atau 2,9 juta MMBTU. Hidayat mengakui, karyawan PT PIM mulai gelisah dan mempertanyakan kelangsungan perusahaan karena produksi berhenti. Jumlah karyawan langsung 1.200 orang dan karyawan kontrak 2.000 orang. Volume produksi pupuk urea 570.000 ton per tahun. Kebutuhan gas untuk dua pabrik 3 juta MMBTU per bulan. Upaya mendapat pasokan gas selama ini, seperti LNG dari Qatar, belum berhasil.


# Tiga penyelesaian #

Dalam surat Menneg BUMN kepada Menko Perekonomian tanggal 29 Agustus 2005, Menneg BUMN mengusulkan penyelesaian masalah pasokan gas ke PT PIM melalui tiga tahap. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengakui adanya surat itu. Dalam surat itu disebutkan, dalam jangka pendek—sampai 31 Desember 2005—PT Pertamina telah berusaha mendapatkan tambahan satu kargo LNG dari Oman. Namun, kondisi pasar sangat kompetitif sehingga upaya itu tidak berhasil. Untuk jangka menengah—tahun 2006 sampai lapangan gas Blok A berproduksi—diusulkan PT Pertamina dan BP Migas mengusahakan mendapatkan kargo LNG pengganti untuk PT PIM sebanyak tujuh kargo per tahun bagi pembeli LNG di Jepang dan Korea. Untuk jangka panjang disebutkan, upaya-upaya yang terkait dengan produksi lapangan gas Blok A merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas.


# Subsidi #

Di Bandung, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim) Omay Wiraatmadja mengatakan, subsidi pemerintah kepada PT Pupuk Kaltim tak mencukupi. Namun, harga pupuk dalam negeri tidak akan dinaikkan. Kerugian yang mungkin timbul akan ditanggung PT Pupuk Kaltim. Subsidi yang diterima PT Pupuk Kaltim tahun 2005 sekitar Rp 525 miliar dari jumlah keseluruhan Rp 1,8 triliun yang disalurkan pemerintah. Subsidi antara lain untuk pembelian bahan baku gas dan distribusi pupuk. ”Meski disubsidi, biaya distribusi tinggi. Subsidi tak bisa menutupi biaya produksi dan distribusi sampai ke petani,” kata Omay. Ia belum dapat mengakumulasi kekurangan biaya itu untuk saat ini. Angka tahun 2004 menunjukkan kerugian Rp 120.000 per ton pangan. Namun, produksi terus dijalankan karena tugas PT Pupuk Kaltim sebagai BUMN melayani publik, yaitu petani. Mengenai kenaikan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah baru- baru ini, Omay mengakui, ada kenaikan harga bahan baku karena formula dalam produksi selalu dipengaruhi harga urea dan amonia internasional. Faktor lain yang memengaruhi adalah harga minyak mentah berdasarkan Indonesian Crude Price yang pembeliannya dibatasi maksimum 25 dollar AS per barrel. Produksi pupuk ditargetkan 2,55 juta ton pada tahun 2005. (FER/BAY/OSA)