PIM Beroperasi Lagi secara Komersial

JAKARTA (Media, 14 Juni 05): Pemerintah memutuskan PT Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) akan beroperasi lagi secara komersial. BUMN pupuk ini tidak lagi mendapatkan subsidi pemerintah dan diperbolehkan mengekspor seluruh hasil produksinya.

"Sekarang masalah PIM sudah selesai, sudah tidak ada subsidi. Untuk suplai pupuk di Jawa Tengah, sebagian akan dilakukan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Mereka masih punya kontrak gas yang murah," kata Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie, usai rapat kerja gabungan dengan Komisi IV, VI, VII dan XI DPR di Jakarta, kemarin.

Hadir pula dalam raker gabungan itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri BUMN Sugiharto, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, serta Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. Aburizal mengatakan, karena hasil produksi PIM bukan lagi untuk menyuplai pupuk di dalam negeri, konsekuensinya PIM tidak mendapatkan suplai gas bersubsidi dari pemerintah. "Karena PIM hasilnya diekspor, mereka juga membeli gas mahal dari pasar spot." Seiring dengan keputusan itu, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas produksi PKT dan Pusri. "Dari produksi yang berlebih itu akan digunakan untuk mencukupi suplai pupuk dalam negeri," tambahnya.

Selama ini, dua unit pabrik pupuk PIM setiap tahun membutuhkan gas bumi sedikitnya 115 mmscfd (juta kaki kubik per hari) untuk dapat memproduksi urea sebanyak 1,140 juta ton per tahun dan amonia 726 ribu ton per tahun. Namun, sejak akhir 2003, PIM mengalami kesulitan pasokan gas karena ExxonMobil tidak mau memperpanjang kontrak sesuai volume yang dibutuhkan dan meminta harga gas yang disesuaikan dengan patokan harga internasional. Akibatnya, operasi PIM tersendat. Bahkan, PIM Unit I berhenti beroperasi sejak akhir 2003. Awal Januari 2004, pemerintah sempat memberikan tambahan pasokan gas kepada PIM selama empat bulan. Namun, tambahan itu hanya cukup untuk operasional PIM Unit II. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Sugiharto memaparkan, untuk kelangsungan pasokan gas di dalam negeri akan dilakukan pengalihan (swap) penjualan gas Arun ke Korea Selatan, dengan gas pembelian Indonesia dari Oman atau Qatar. Di samping itu, Sugiharto mengatakan pemerintah akan mengupayakan kembali negosiasi ekspor LNG ke Jepang dan Korea, sehingga cadangan yang ada dapat dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam jangka panjang, pemerintah akan mengembangkan lapangan migas Blok A, Aceh, yang dikelola ConocoPhillips untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, khususnya Aceh. Distribusi pupuk Terkait dengan pengadaan pupuk, Menperdag Mari Pangestu mengatakan, pemerintah berencana meninjau ulang SK Menperindag No 356/2004 tentang Pengadaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan mempertegas bentuk sanksi bagi penyeleweng. Menurutnya, selama ini terkesan pihak produsen pupuk melepas tanggung jawab atas pengadaan pupuk hingga tingkat pengecer. Padahal, mereka harus memikul tanggung jawab jika terjadi kelangkaan pupuk di wilayah peredaran produsen bersangkutan. Pada prinsipnya, lanjut Mari, pupuk merupakan barang yang diawasi peredarannya dan disubsidi pemerintah seperti halnya gula. Pasalnya, pihaknya sering masih menemukan terjadinya kelangkaan pupuk di lini IV (pengecer) sehingga petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk. (SA/Wis/EC/E-1)