Pemerintah Beli Satu Kargo LNG untuk PIM

Jakarta, 17-05-2005, Kompas - Pemerintah akhirnya benar-benar mengambil keputusan untuk menyelamatkan PT Pupuk Iskandar Muda. Dalam jangka pendek, keputusan pemerintah itu adalah membeli satu kargo gas alam cair atau LNG terlebih dulu untuk memenuhi pasokan kebutuhan sementara gas alam cair bagi produksi pupuk PIM.

Kebutuhan satu kargo LNG itu hanya sampai bulan Juni. Pemerintah selanjutnya akan memikirkan kembali untuk pengoptimalan, baik di hulu maupun hilir, agar bisa terjadi keuntungan timbal balik (mutual benefit) bagi pengembangan sehingga LNG dapat dipasok lebih lanjut ke pabrik pupuk.

Untuk jangka panjang, keputusan pemerintah adalah melakukan negosiasi dengan Conoco Philips yang selama ini mengoperasikan lapangan gas alam cair Blok A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Wapres Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait, Senin (16/5) di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta. Keputusan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada pers.

Beberapa bulan ini, PIM mengalami kesulitan pasokan LNG. Dari 12 kargo yang direncanakan dibeli pemerintah, baru tiga kargo yang dipenuhi. Akibatnya, PIM mengalami kesulitan. Untuk kelanjutan produksi pupuk itulah, pemerintah akhirnya memutuskan membeli satu kargo LNG lagi.

Purnomo kepada Kompas menyatakan, untuk membeli satu LNG, dibutuhkan dana sekitar 27 juta dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). "Diperhitungkan dengan selisih harga gas yang dibayar PIM, maka yang akan dibayarkan pemerintah sekitar 18,5 juta dollar AS per MMBTU," ujar Purnomo. "Presiden berpesan agar perlu didorong negosiasi antara PIM dan Conoco untuk memasok gas. Untuk PIM, itu tugas Menneg BUMN, dan untuk Conoco tugas saya," tambahnya.

Sugiharto menyatakan bahwa saat ini 27 persen saham di AAF, yang masing-masing dimiliki Thailand, Singapura, dan Malaysia, ditawarkan untuk dibeli oleh Indonesia. Diakui Sugiharto bahwa saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.(har)