Penanganan Provit Dinilai Suka-suka

Waspada, 04-05-2005 Penanganan proyek vital (Provit) di Aceh dinilai sukasuka. Bila hati lagi senang, pemerintah mempertahankan operasional pabrik, tapi jika tak mood pemerintah berancar-ancar melakukan penutupan. Akibatnya, tidak ada kepastian kesinambungan operasional industri hulu di Aceh tersebut.

"Saya menilai pemerintah menangani proyek vital di Aceh menggunakan manajemen "warung kopi" (warkop), sebentar buka, sebentar tutup. "Padahal, kita tahu proyek vital di Aceh merupakan asset negara," kata Anggota DPRRI, Drs. M. Nasir Djamil, menjawab Waspada, Selasa (3/5) menyusul rencana pemerintah akan menutup operasional PT PIM di Aceh Utara.

Rencana penutupan PT Pupuk Iskandar Muda seperti dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla, akibat kesulitan memenuhi pasokan gas. Sementara pasokan gas dari Kalimantan Timur (Bontang) , disebutkan Yusuf Kalla, terkendala transportasi. Sebelumnya suplai gas untuk proyek vital di Aceh Utara, melalui Exxon Mobil. Gas dari ladang Exxon ini lebih 90 persen di jual (dikontrak) ke Korea, Jepang dan negara lainnya. Sedang sisanya untuk kebutuhan pabrik dalam negeri. Akibat selisih pembelian yang merugikan pihak Exxon, maka suplai dihentikan. Eksesnya, selain PT PIM yang sudah mulai "kebatkebit" akibat kurangnya pasokan gas, pabrik pupuk PT.AAF dan PT.KKA sudah lebih dahulu kolaps alias tutup. Ribuan karyawan dan tenaga kerja terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Mantan Ketua Umum PKS Provinsi NAD Nasir Djamil, meminta pemerintah harus bisa memberi solusi terbaik, sehingga keberadaan PT PIM tetap bisa dipertahankan. Disebutkan, proyek vital di Aceh sudah luar biasa besar memberikan kontribusi untuk devisa negara. Jadi, "tidak ada alasan pemerintah menutup PT PIM." SBY sendiri jauh sebelumnya telah berjanji agar masalah gas yang menghambat kelangsungan operasional proyek vital di Aceh Utara akan dicarikan solusi terbaik. SBY, kata Nasir Djamil, mengungkapkan janji itu di hadapan ulama besar Aceh Utara, saat melakukan kampanye calon presiden. "Rakyat Aceh kini menagih janji SBY yang kini jadi Presiden RI," kata Nasir Djamil.

Begitupun Nasir Djamil optimis, kalau pemerintah di bawah "komando" Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Provinsi NAD, diantaranya soal kendala pasokan gas tersebut. "Semoga janji SBY di hadapan ulama tidak menjadi "pepesan kosong". Indikatornya, ya mempertahankan kesinambungan operasional PT PIM, itu," sebut anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, itu. Lebih jauh Nasir Djamil mengingatkan pemerintah tidak "gegabah" membuat kontrak dengan perusahaan asing yang ujungujungnya akan menyengsarakan rakyat.

Dengan PT Exxon Mobil, misalnya, sebut Nasir Djamil bisa dijadikan pelajaran berharga. Perusahaan asing dalam menginvestasikan modal, jelas 100 persen mencari keuntungan dan tidak mau tahu ada pihak lain yang dirugikan, termasuk rakyat Aceh. Saat terjadi kasus kelangkaan pasokan gas, pemerintah RI, sepertinya tidak mampu berbuat banyak, akibat terikat kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat ini. Akibatnya, ungkap Nasir Djamil rakyat yang menanggung beban. "Kalau pabrik hulu yang tutup secara otomatis akan merembet ke hilir. Di situ ada ribuan anak bangsa yang menggantungkan hidupnya dari "kepulan asap" PT PIM," demikian Nasir Djamil, serius.(b02) (sh)