Pemerintah Tak akan Tutup PIM

Jakarta, 30-04-2005 Kompas - Pemerintah tidak berkeinginan sama sekali untuk mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan industri yang penting seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) harus ditutup. Pemerintah berkomitmen untuk terus menghidupkannya.

Namun, untuk mensubsidi gas alam cair (liquified natural gas/LNG)-nya selama setahun yang mencapai Rp 200-250 miliar, pemerintah tidak punya anggaran. Sebab itu, pemerintah hingga kini menunggu hasil perhitungan Departemen Keuangan mengenai kemampuan pemerintah menopangnya dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan hal ini, menjawab pertanyaan dalam keterangan pers, Jumat (29/4) di Istana Wapres, Jakarta. "Pemerintah tidak punya keinginan sama sekali untuk menyebabkan industri yang penting sekali itu, tutup. Masalah pokoknya adalah dengan harga gas yang 6 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), maka dibutuhkan subsidi untuk LNG sekitar Rp 200-250 miliar. Itu, jika kita butuh 6 dollar AS per MMBTU dan PIM membelinya hanya 3 dollar AS per MMBTU, dengan subsidi 50 persen," ujar Wapres.

Namun, persoalannya, tambah Wapres, anggaran pemerintah tidak cukup untuk membiayai subsidi sebesar itu untuk sebuah industri. "Itu persolan pokoknya. Jadi, bukan soal mau tidak mau kita harus menutupnya," tambah Jusuf Kalla. Menurut Wapres, akibat gangguan keamanan yang begitu lama di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Blok A yang mestinya berproduksi sejak beberapa tahun lalu, sama sekali tidak digarap hingga produksi gasnya turun. "Karena ExxonMobile sudah mempunyai kontrak jangka panjang yang tidak bisa dihindari, maka kita harus membeli dari pasar spot. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai kemampuan mensubsidi sebuah industri dengan dana sebesar itu saat ini? Departemen Keuangan masih menghitungnya. Karena itu juga berarti harus ada subsidi dari APBN," tambah Wapres. Dikatakan Jusuf Kalla, katakanlah satu kargo saja harganya 25 juta dollar AS . "Maka, kalau disubsidi 50 persen, berarti itu 12,5 dollar AS. Kalau dibutuhkan sembilan kargo setahun, itu kan berarti subsidinya besar sekali. Jadi, untuk sementara, Menteri Keuangan menghitung kembali kemampuan anggaran kita." lanjut Wapres. Adapun menyangkut hasil perhitungan Depkeu hingga saat ini, Wapres menyatakan belum mendapatkan laporan lagi.

Sebelumnya, sebagaimana pernah dikatakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie di Istana Negara, pemerintah mempersiapkan sejumlah skenario, termasuk di antaranya skenario terburuk yakni "mengistirahatkan" atau menutup sementara PIM yang hingga saat ini mengalami kesulitan pasokan LNG. Skenario terburuk itu dilakukan selama tiga tahun sambil menunggu pasokan gas tahun 2008. Meskipun pabriknya akan ditutup sementara, pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 500 karyawan PT PIM. Pemerintah tetap berkomitmen menanggung gaji setiap karyawan dan melakukan pemeliharaan terhadap kualitas pabrik-pabriknya. Beban berat PLN

Sementara, Dirut PT PLN (Persero) Eddie Widiono di Purwakarta, Jawa Barat, hari Kamis menegaskan, PLN pada tahun 2005 ini menghadapi tantangan berat berkenaan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dari harga energi dunia yang tinggi. Apalagi, sejauh ini pemerintah memberikan sinyal tidak akan menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. Berbicara di sela-sela Rapat Koordinasi Kehumasan PT PLN, Widiono mengatakan, kenaikan harga BBM ini menyebabkan biaya produksi listrik naik cukup tinggi. Belum lagi, ada sejumlah pusat pembangkit listrik yang selama ini menggunakan gas, kini beralih ke BBM akibat pasokan gas yang terhenti. "Seperti di Gresik, Jawa Timur, kini kembali menggunakan BBM," ujarnya.

Karenanya, PT PLN selain berupaya menekankan efisiensi di dalam, juga berupaya mengurangi pemakaian BBM yang mahal. "Misalnya, kami kini sedang mengupayakan pembangunan pambangkit listrik tenaga uap di mulut tambang batubara. Tujuannya agar ada penghematan dalam transportasi batubara. Ini kemungkinan akan dibangung di Sumatera Selatan," ujarnya. PLN juga berniat mengajukan keringanan pajak kepada pemerintah dengan demikian biaya bisa ditekan. Ini sebenarnya juga bagian dari insentif yang diberikan sebagaimana pemerintaan insentif pajak kepada industri. "Kami akan meminta kepada pemerintah, apalagi jika tarif dasar listrik tidak naik pada tahun ini," ujarnya.

Widiono juga meminta kepada konsumen listrik untuk mulai menghemat dalam pemakaian listrik. Terutama berkaitan dengan adanya rencana pemasangan pipa gas (tie -in) ke Pembangkit Listrik tenaga Gas dan Uap Muara Karang dan Tanjung Priok pada 23 Mei - 6 Juni 2005 ini. "Pasokan Listrik khususnya ke Jawa Barat akan berkurang hingga 1.800 megawatt," ujarnya. Kemungkinan akan ada pemadaman secara bergilir dan merata. Dalam keterangan sebelumnya, PLN mengatakan dengan pemasangan pipa gas ini nantinya PLN akan berhemat sebesar Rp 746,8 miliar per tahun. PLN tadinya bermaksud selama pemasangan pipa gas ini, kedua PLTU ini akan menggunakan BBM dan PLN berharap Pertamina bisa menyediakan BBM dengan harga yang sesuai dengan penetapan Pemerintah. (ppg/har)