Depkeu Tunggu Kajian Menneg BUMN dan Menteri ESDM soal Gas PT PIM

Jakarta, Kompas, 27/04/05 - Departemen Keuangan hingga kini belum dapat memastikan rencana pembayaran pembelian satu kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dengan harga di atas 3 dollar AS per MMBTU bagi kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda dan PT ASEAN Aceh Fertilizer.

Karena Departemen Keuangan (Depkeu) masih harus menunggu hasil evaluasi Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kemungkinan pembelian LNG tersebut oleh Depkeu. Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia P Nasution kepada Kompas, Selasa (26/4) di Jakarta.

"Yang paling berkompeten mengevaluasi adalah kementerian BUMN dan ESDM, sebelum disampaikan ke Depkeu dan Menkeu. Jadi, kita menunggu hasil kajian BUMN dan ESDM," ujar Mulia. Menurut Mulia, hingga saat ini, APBN 2005 dan Perubahan APBN (APBN-P) 2005 diakui belum mengalokasikan penggunaan dana dari APBN untuk pembelian LNG tersebut. "Depkeu memang tidak menganggarkan. Kalau di APBN, alokasinya itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang (UU). Jadi, yang ada di APBN itu harus ada persetujuan DPR. Kalau ada kebutuhan berupa pengeluaran yang belum disetujui DPR, harus dibicarakan dengan DPR. Kecuali, kalau kita sudah diberi mandat seperti penggunaan dana darurat," tambah Mulia.

Apakah nantinya setelah selesai evaluasi Kementerian BUMN dan ESDM, Menteri Keuangan Jusuf Anwar akan meminta izin ke DPR? Mulia menyatakan, "Kalau memang itu menjadi kewenangan Menkeu, maka akan diusulkan alokasinya ke DPR. Kalau tidak, akan menjadi kewenangan kabinet." Menteri Negara BUMN Sugiharto pernah menyatakan, tidak ada alasan bagi PT PIM dan PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) tidak mendapatkan pasokan LNG dengan harga di atas 3 dollar AS per juta meter British Thermal Unit (MMBTU). Apalagi, sebelumnya sudah ada komitmen bahwa sebagian produk kedua perusahaan itu akan diekspor dan hal ini sudah disetujui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang ditanya seusai sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, beberapa waktu lalu menyatakan, mengingat kontrak Pertamina dengan para pembeli gas, antara lain Jepang, Korsel, dan Taiwan, maka Pertamina harus mencari gas pengganti untuk memasok gas bagi PT PIM. Ada dua opsi dalam pembayaran gas itu. Model Oman atau pabrik pupuknya yang memang harus bayar. Yang feasible itu adalah Model Oman, mengingat gas yang ada di Qatar dikirim ke pembeli, sedangkan gas di Arun diberikan ke pabrik pupuk dengan selisih harga. (har)