PIM Korban Liberalisasi Migas

JAKARTA (Republika, 25/04/05) -- Sebagian besar sumur gas dikuasai oleh asing. Liberalisasi sektor minyak dan gas (migas) secara jelas telah terbukti memakan korban. Pengamat masalah migas, Kurtubi, mengatakan hal itu dengan menyebut contoh kasus sulitnya mendapatkan gas untuk pabrik pupuk di Aceh.

Berbicara kepada Republika, Ahad (23/4), Kurtubi mengaku sudah memperkirakan pemerintah melalui Pertamina akan mengalami kesulitan jika mencari satu kargo di pasar spot. Alasannya, pihak penjual asing tidak menaruh respek dan kepercayaan kepada Pertamina. ''Mengapa tidak percaya, karena Pertamina dan pemerintah Indonesia tidak lagi menguasai secara riil ladang-ladang gas. Coba saja jika misalnya kita pegang sumur Badak atau Tangguh, dengan senang mereka akan melepas gas-nya untuk kita,'' kata Kurtubi.

Berhubungan dengan pelaku bisnis migas, lanjut Kurtubi, harus mempunyai daya tawar yang setidaknya seimbang. Saat ini, sebagian besar sumur gas di Indonesia ada di tangan Kontrak Produksi Sharing (KPS), yang rata-rata pemain asing. Pertamina sendiri hanya mengusai satu-dua sumur kecil. Akan lain hasilnya, lanjut Kurtubi, jika misalnya Pertamina menguasai sumur kaya. Negosiasi akan dapat dilakukan karena Pertamina mempunyai daya tawar. Misalnya dengan menjanjikan pengganti yang akan diambil dari salah satu sumurnya. Kalau pun ingin pengganti dalam bentuk uang, pihak asing akan tetap percaya karena Pertamina mempunyai kemampuan untuk mendapatkan uang.

Pekan lalu, pemerintah melalui rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian berencana rapat untuk mengambil keputusan pasokan gas untuk pabrik pupuk di Aceh. Namun rapat itu batal dilakukan sehingga nasib pasokan gas untuk pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) masih belum jelas. Kurtubi menurutkan Undang-Undang No.22/2001 (UU Migas) telah memangkas peranan pemerintah dalam hal pengelolaan dan penjualan migas hasil ladang dan sumur Indonesia. Ketentuan itu juga telah memotong peran Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara sebagai pelaku bisnis yang membawa kepentingan nasional.

Pada sisi lain, menurut Kurtubi, UU Migas telah membuka pintu selebar-lebarnya pihak swasta, termasuk asing, untuk masuk lebih dalam industri migas Indonesia. KPS berhak menguasai sepenuhnya ladang-ladang yang dikerjakannya, menetapkan harga, termasuk ke mana akan menjual hasil produksi. Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sebagian isinya, UU Migas sempat hanya memberikan jatah setingginya 20 persen dari produksi untuk keperluan dalam negeri. Dengan aturan seperti itu, Kurtubi mengaku tidak terkejut jika kemudian dengan tanpa ragu ExxonMobil Oil (EMOI) enggan memasok pabrik pupuk yang menawar dengan harga lebih rendah daripada harga di luar negeri. ''Ketika kita masih menggunakan UU No8/1971, kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai kepanjangan tangan sangat kuat di depan KPS. Asing boleh saja mengelola sumur tetapi pembagian baru setelah minyak atau gas-nya secara fisik sampai di pelabuhan ekspor,'' tutur Kurtubi.

Dalam aturan lama itu, status penguasaan ladang dan sumur migas juga ada di tangan pemerintah. Pertamina punya peranan besar sebagai entitas bisnisnya. Jadi, kekuatan ada di tangan pihak Indonesia sebagai pemilik migas. Dengan kekuatan itu, pemerintah atau Pertamian kalau diperlukan bisa memaksakan sesuatu kepada pihak asing. Liberalisasi dalam UU Migas juga telah menempatkan pemerintah, melalui BP Migas, sebagai pihak yang menjalin kontrak dengan KPS. Kurtubi menyebut, UU lama menyatakan kontrak dilakukan dengan Pertamina. Karena itu, jika timbul persoalan hukum hanya sebatas kepada Pertamina gugatan dapat dilakukan.

Saat ini, karena BP Migas yang menjalin kontrak, berarti pihak Asing bisa menggugat bahkan meminta sita atas aset negara. ''Sangat ribet jadinya. Mengapa pemerintah tidak berani menekan asing untuk mengubah kontrak, ya karena dia takut di-arbitrase-kan,'' ujar Kurtubi. Apa solusi segera yang bisa ditempuh pemerintah untuk memberikan gas ke pabrik pupuk di Aceh? Kurtubi menyarankan pemerintah melakukan pendekatan kepada pemerintah Qatar sebagai sesama produsen gas terbesar di dunia. Pendekatan itu, lanjutnya, jangan hanya sebatas untuk membeli gas satu kargo, tetapi juga mengajak bicara kemungkinan membentuk organisasi pengekspor gas. ''Saya yakin, jika memang pemerintah pintar dan sungguh-sungguh, pihak Qatar bahkan mungkin akan memberikan satu kargo itu tanpa perlu minta bayaran saat itu juga,'' tambah Kurtubi. (fin)