Skenario Terburuk PT PIM Tutup Sementara

Jakarta, Kompas, 25/04/05 : - Pemerintah mempersiapkan sejumlah skenario, termasuk di antaranya skenario terburuk "mengistirahatkan" atau menutup sementara PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM I dan PIM II yang hingga saat ini mengalami kesulitan pasokan gas alam cair (liqufied natural gas/LNG).

Skenario terburuk itu dilakukan selama tiga tahun sambil menunggu pasokan gas tahun 2008. Meskipun pabriknya akan ditutup sementara, pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 500 karyawan PT PIM. Pemerintah tetap berkomitmen menanggung gaji setiap karyawan dan melakukan pemeliharaan terhadap kualitas pabrik-pabriknya. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie menjawab pers, seusai bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri lainnya, akhir pekan lalu, melihat persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di halaman Istana Negara.

Aburizal tak menyebutkan dari mana sumber pembayaran gaji dan biaya pemeliharaan pabrik itu. "Skenario terburuknya adalah pabriknya dibiarkan dipelihara. Maintenance-nya terus dibayar, tetapi pabriknya tidak bekerja. Pekerjanya juga tetap dibayar. Itu skenario terburuk. Sokongan pemerintah hanya untuk pendanaan subsidi pupuknya yang sudah ditetapkan sebelumnya," kata Aburizal. Namun, menurut dia, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan keputusan menyangkut nasib PIM I dan PIM II. Keputusan yang akan dikeluarkan tentunya sebuah keputusan terbaik bagi PIM I dan PIM II.

Sejauh ini, solusi yang tengah dikaji bagi PIM I dan PIM II mulai dari penukaran gas alam cair dengan pola Oman di mana pemerintah harus mengeluarkan sejumlah dana untuk penjadwalan kembali kontrak penjualan gas dengan Korsel, Taiwan, dan Jepang, dan kemungkinan relokasi pabrik. "Pemerintah masih terus menghitung berbagai alternatif jalan keluar masalah tersebut. Tetapi, untuk mengeluarkan dana sekitar Rp 2 triliun, ya jelas tidak mungkin," ujar Aburizal.

Harus dibiasakan Dikatakan Aburizal, sekarang ini mesti dibiasakan bahwa perusahaan itu harus bisa hidup kembali tanpa dukungan pendanaan pemerintah. "Sangat tidak sehat jika perusahaan bisa hidup hanya dengan dukungan pemerintah. Akan tetapi, kalau pemerintah memberikan tugas khususnya, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap tugas khusus tersebut. Namun, kalau untuk jalannya perusahaan, hidupnya dan pendanaan perusahaan, sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab direksi perusahaan tersebut. Bukan pemerintah," tegas Aburizal.

Apakah itu berarti Departemen Keuangan tidak mau mengeluarkan dana untuk membeli gas di pasar spot, tanya pers. "Tadi sudah dikatakan berkali-kali bahwa bukan sulit atau tidak sulit. Prinsipnya negara hanya memberikan tanggungan kepada tugas yang diberikan kepada satu perusahaan. Untuk jalannya perusahaan terserah direksi perusahaan itu sendiri. Kalau direksi tidak punya uang, ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," katanya, seraya menyatakan pemerintah hanya menugaskan PIM memproduksi pupuk untuk Sumatera Utara dan Aceh, bukan untuk daerah lainnya.

Secara terpisah, anggota Komisi XI asal Provinsi NAD, TM Nurlif, menyatakan, dengan tidak beroperasinya PIM I dan II, itu bisa mengganggu produksi pangan nasional. "Jadi, dua pabrik itu harus diselamatkan. Itu bukan soal PIM I dan PIM II mampu menyiapkan kebutuhan pupuk saja, tetapi juga soal kebanggaan daerah dan sumber daya mineral yang selama ini sudah dieksplorasi negara," ujar Nurlif. Saat pemerintah ingin menyelesaikan Aceh, tahu-tahu ada masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat diselesaikan. Nyatanya pemerintah tidak bisa dengan segera memberikan kepastian atas pasokan gas. (har)