Jangan Pakai Hitungan Bisnis untuk PIM

Jakarta, Kompas, 21-04-05. RUMUS apa pun yang digunakan, menjual gas ke pabrik pupuk memang tidak menguntungkan bagi produsen gas karena selalu meminta lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

Jadi kalau memberikan pasokan gas kepada pabrik pupuk jangan pernah memikirkan pendapatan untuk negara. Oleh karena itu ketika pemerintah memutuskan untuk menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM), pemerintah siap kehilangan pendapatan. Setidaknya pendapatan dari ekspor 12 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari lapangan gas Arun yang akhirnya dialokasikan ke pabrik pupuk di Lhok Seumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, menanggapi masalah pasokan gas ke PIM, mengatakan, keputusan untuk menghidupkan pabrik PIM dengan memberikan kepastian pasokan gas alam merupakan keputusan politik yang sudah diambil pemerintah. "Jika ternyata ada ongkosnya, pemerintah harus memilih menanggung biaya itu jika tetap ingin menghidupkan PIM atau membiarkan produksi PIM terganggu akibat tak bersedia mengorbankan penghasilan gas," ujar Purnomo.

Menurut Purnomo, pemerintah telah mengambil keputusan strategis untuk menghidupkan pabrik pupuk di Aceh pada tahun lalu. Langkah yang ditempuh adalah mengurangi ekspor gas alam cair dari Lapangan Arun, Lhok Seumawe, dan mengalokasikan ke PIM. Pada waktu itu pihak PIM menyatakan membutuhkan gas setara 12 kargo LNG sehingga hanya butuh mengorbankan pendapatan dari sembilan kargo LNG karena sudah tersedia tiga kargo untuk PIM. Pengorbanan untuk memasok ke PIM terpaksa dilakukan karena produksi gas alam di Lapangan Arun yang dikelola ExxonMobil mengalami penurunan secara alamiah. Penurunan relatif besar sehingga kilang LNG milik Arun NGL yang semula beroperasi enam unit kilang kini tinggal empat train dan produksi juga turun pada tahun 2002 sebanyak 110 kargo, dan kini tinggal sebanyak 53 kargo.

Skenario pada waktu itu adalah pihak PT Pertamina akan melakukan lobi kepada pembeli LNG tradisional, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan untuk bersedia mengurangi pembelian LNG sebanyak sembilan kargo selama tahun 2005. Sementara untuk tahun berikutnya, BP Migas menjamin realisasi peningkatan produksi lapangan gas di Kalimantan Timur milik Total E&P Indonesie, sehingga kekurangan pasokan LNG sebanyak sembilan kargo untuk ekspor akan ditutupi dari Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur.

Namun, persoalan muncul karena PT Pertamina gagal membujuk para pembeli LNG untuk menunda atau menjadwalkan ulang pengiriman ke negara mereka. Para pembeli menolak permintaan Pertamina dengan alasan mereka membutuhkan gas alam yang relatif besar pada tahun ini. Akibat penolakan tersebut otomatis skenario untuk menghidupkan PIM menjadi berubah. Pertamina terpaksa mencari pengganti LNG di pasar spot untuk memenuhi kontrak dengan pembeli LNG tradisional. Setidak-tidaknya mencari satu kargo untuk memenuhi kebutuhan selama bulan April dan Mei. Sementara untuk bulan Juni, Pertamina akan kembali membujuk pembeli untuk menunda pengiriman karena sudah memasuki musim panas.

TETAPI, persoalan yang dihadapi Pertamina, harga LNG di pasar spot pada saat ini sangat tinggi karena pada musim dingin permintaan sedang meningkat, sedangkan pasokan terbatas. Selama ini LNG yang dijual bebas hanya 5 persen hingga 10 persen dari total produksi LNG dunia. Sisanya 90 persen hingga 95 persen terikat dengan kontrak. Direktur Niaga dan Pemasaran Ari Soemarno sejak awal menegaskan bahwa PT Pertamina tidak memiliki dana untuk menalangi pembelian satu kargo LNG.

Departemen Keuangan diminta membayar pembelian LNG di pasar spot. Pertamina hanya akan membeli gas jika Departemen Keuangan (Depkeu) siap membayar. Bila tidak dibeli, gas alam dari Lapangan Arun yang sudah dialokasikan ke PIM terpaksa dialirkan ke Kilang untuk dijadikan LNG oleh PT Arun NGL untuk diekspor. Ketika ditanya keberpihakan Pertamina pada pabrik pupuk, Ari mengatakan, seharusnya pabrik pupuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka memang betul-betul memerlukan gas alam. Pertamina hanya sebagai penjual yang bertugas mencari pembeli dan uangnya pun langsung masuk ke ke kas Depkeu bukan ke Pertamina. M

engenai perbedaan harga gas alam untuk pabrik pupuk di Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di luar negeri, menurut Ari, hal itu disebabkan karena lapangan gas di Indonesia tidak menyatu dengan lapangan minyak. Di Qatar masih ekonomis menjual gas 0,75 sen dollar AS per MMBTU karena gas alam diperoleh dari lapangan minyak. Harga gas alam di pasar spot pada saat ini di atas 7 dollar AS per MMBTU, sedangkan harga gas alam untuk pabrik pupuk hanya di atas 3 dollar AS per MMBTU. Untuk harga gas bagi pembeli tradisional, sebenarnya sekitar 6,5 dollar AS per MMBTU. Menurut Ari, sebenarnya yang harus dibayar pemerintah jika membeli satu kargo LNG adalah selisih antara harga LNG di pasar spot dan harga LNG untuk pembeli tradisional. Jadi yang harus ditanggung pemerintah sebenarnya hanya sekitar 0,5 sen dollar AS per MMBTU.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memberikan solusi bagi Depkeu agar bisa membeli satu kargo di pasar spot tanpa harus menyediakan dana segar. Strateginya, dengan menggunakan cara yang dipakai membeli LNG pada tahun 2004 dari Negara Oman. Dengan demikian disebut "cara Oman", yakni dengan menggunakan dana hasil penjualan LNG yang sementara ditampung di satu lembaga keuangan (trustee), kemudian setelah dikirim ke pembeli tradisional akan dikembalikan. Waktu cara Oman pertama kali digunakan, Indonesia bahkan mendapatkan keuntungan karena harga jual ke Jepang ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar spot. Saat ini harga spot sudah terlalu tinggi, tetapi tetap saja selisihnya masih lebih kecil dibandingkan jika memaksa pabrik pupuk yang membayar ke pasar spot.(Buyung wijaya Kusuma)