DPR Usul Merger AAF dan PIM - Masalah Pasokan Gas Harus Tuntas 100 Hari

JAKARTA (Media, 1-12-04): Komisi VI DPR meminta pemerintah untuk mendorong merger antara PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk menyelamatkan industri pupuk di Aceh. (LEAD) Demikian salah satu butir kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR yang dipimpin Irmadi Lubis dan Deputi Menteri BUMN, BUMN pupuk, PT Pertamina, dan BP Migas di Jakarta, kemarin.

Komisi VI berpendapat perlunya merger antara PT AAF dan PT PIM sebagai salah satu opsi untuk menyelamatkan industri pupuk di Aceh yang sedang sekarat akibat kekurangan pasokan gas. Sedangkan, Deputi Menteri BUMN bidang pertambangan, telekomunikasi dan industri strategis Roes Aryawijaya mengatakan, pihaknya saat ini mendukung kebijakan untuk tidak menutup operasi pabrik pupuk PT AAF, baik dengan melakukan merger dengan PIM atau dengan cara lain. Menyikapi hal itu, Direktur Utama PT AAF Rauf Purnama menilai merger antara PT PIM dan PT AAF itu memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. "Kalau dengan merger, modal bisa ditambah dan pasokan gasnya tersedia, berarti untung," ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT PIM Hidayat Nyakman mengatakan secara ekonomis, sesungguhnya PT AAF itu harus ditutup. Namun, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh. "Jika dilakukan merger, kemungkinan besar tidak akan ada penutupan pabrik dan PHK. Dan hal tersebut tentu bagus untuk citra pemerintah." jelasnya. Menyoal tentang tingginya biaya produksi jika merger kedua BUMN pupuk terjadi, dia mengungkapkan hal tersebut bisa disiasati. "Dua pabrik tersebut harus diberikan kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah seperti insentif fiskal," kata dia. Menurutnya, jika dua pabrik pupuk tersebut bisa beroperasi, maka bisa diproduksi pupuk sebanyak 1,14 juta ton/tahun. Sementara itu, kebutuhan pupuk untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara hanya sekitar 350 ribu ton/tahun. Menurut Hidayat, sisa hasil produksi tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan ekspor. Hingga saat ini, jumlah tenaga kerja di PT PIM sebanyak 1200 orang. Di sisi lain, kondisi saat ini PT AAF memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 1800 orang. Kondisi keuangan PT AAF merosot tajam setelah tidak adanya suplai gas bumi sejak 5 Agustus 2003. Awal tahun 2003, cash on haid sebesar US$32,35 juta. Pada akhir tahun tersebut, sisanya sebesar US$9,17 juta. Saham PT AAF 40% dimiliki oleh Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.


# Kelangkaan Gas #

Sementara itu, Kepala BP Migas R. K Trijana mengatakan, tidak semua BUMN pabrik pupuk kekurangan pasokan gas. "Saat ini yang bermasalah hanya pabrik di Aceh," ujarnya. Berdasarkan catatan, pada 2005 kontrak LNG (Liquified Natural Gas) Arun sebanyak 76 kargo. Sementara kemampuan produksi 79 kargo, sehingga ada sisa tiga kargo yang bisa disalurkan untuk pabrik pupuk di Aceh. Dengan asumsi kebutuhan dua pabrik setara 12 kargo, maka diperlukan tambahan sembilan kargo. Harga satu kargo LNG di pasaran saat ini US$22 juta. Hal ini, menurutnya, dapat diupayakan dengan melakukan penjadwalan ulang pengiriman kargo LNG. "Jika tidak bisa, maka pemerintah harus membeli LNG di pasar spot sebanyak jumlah itu (sembilan kargo)," katanya. Sedangkan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Arie H Soemarno mengatakan, perlu dilakukan upaya seperti pengurangan jumlah ekspor LNG ke luar negeri atau reschedulling dan pengalihan suplai ke pabrik yang kekurangan, untuk mengatasi masalah pasokan gas dalam negeri. Dia menyatakan juga, saat ini terdapat perbedaan harga yang besar antara harga gas di pasar ekspor dan untuk produksi dalam negeri, pupuk. "Perbedaannya cukup signifikan," katanya. Harga gas untuk ekspor sebesar US$7,48, sedangkan di pabrik lokal sebesar US$2,3. Sebagai catatan, tahun 2003 produksi gas bumi nasional sebesar 2,9 triliun kaki kubik. Dari jumlah itu, 1,7 triliun kaki kubik (59%) diekspor. Sedangkan sisanya, 1,2 triliun kaki kubik (41%) untuk kebutuhan domestik. Menurut dirut PT AAF, sejak dulu sebenarnya pihaknya sudah mengirim surat kepada BP Migas dan Menteri Pertambangan mengenai kejelasan suplai gas bagi PT AAF. "Kami tinggal menunggu surat resmi, apakah masih ada pasokan gas buat kami," ujar Rauf. Kalau tidak ada kejelasan, tegasnya, lebih baik PT AAF ditutup. Menurut dia, PT AAF hanya bisa bertahan dengan kondisi seperti sekarang sampai akhir Desember 2004. Komisi VI DPR juga mendesak pemerintah menuntaskan masalah pasokan gas ke pabrik pupuk dalam waktu 100 hari pertama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi penutupan pabrik PT Pupuk Kaltim I juga dinilai dapat mengganggu suplai pupuk nasional. Dewan mendesak masalah pasokan gas ke pabrik pupuk harus dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari pertama kabinet ini dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara, Ketua Komisi VI DPR Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya tidak setuju opsi penutupan pabrik Pupuk Kaltim I untuk mendapatkan kepastian suplai gas bagi AAF. "Sebab hal itu berdampak bagi suplai pupuk di dalam negeri. Misalnya jatah pupuk Jawa Timur akan berkurang jika PKT ditutup," jelasnya. (Wis/*/E-3