Menneg BUMN Akan Panggil Direksi Pupuk

Jakarta, (Kompas, 3 Nop 04) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto segera memanggil seluruh direksi pabrik pupuk untuk membicarakan langkah mengamankan pasokan pupuk nasional. Pemanggilan itu berkaitan dengan masalah ketidakpastian pasokan gas untuk bahan baku pupuk urea. Hal itu dikemukakan Menneg BUMN Sugiharto di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (2/11).

Sugiharto menegaskan, dirinya setuju untuk menyelamatkan industri demi ketahanan pangan dan meningkatkan kehidupan ekonomi petani. "Masalah BUMN dalam industri pupuk akan menjadi prioritas agar bisa mengamankan pasokan pupuk nasional. Saya tak ingin kita merusak sesuatu yang terkait dengan pertanian," katanya. Menurut Sugiharto, Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan gas sebab cadangan gas yang dimiliki sebanyak 261 triliun kaki kubik atau bisa digunakan sampai 100 tahun. Kalau memang pabrik pupuk kekurangan gas, kita harus mengusahakan peningkatan produksi meskipun cadangan gas akan tersisa 70 tahun saja. Menurut Sugiharto, tidak semua produk lapangan gas bisa dijual ke luar negeri sebagai produk gas alam cair (LNG). Dengan demikian, pabrik pupuk tak perlu pesimistis tak mendapatkan gas, dan industri gas juga tak perlu pesimistis produk dijual di bawah harga keekonomiannya. "Jadi, kita perlu hitung produsen mengeluarkan biaya berapa dan berapa kemampuan pabrik pupuk membeli gas? Tanggungan biaya bisa dibagi menjadi harga produk sehingga dapat melindungi kepentingan produsen dan konsumen," ujar Sugiharto.


# Tidak jelas #

Menurut pengamat ekonomi, Faisal Basri, gambaran itu menunjukkan program utama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie untuk menggerakkan perekonomian dengan fokus ke sektor pertanian sangat tidak jelas. Alasannya, untuk menggarap sektor pertanian yang bisa menyerap tenaga kerja, dari awal harus jelas program apa yang akan digarap di sektor itu. Artinya, sebelum menetapkan program untuk menggarap sektor pertanian secara serius, harus ada upaya menyesuaikan program itu dengan konsep yang mungkin sudah disiapkan minimal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Pertanian. "Dengan cara demikian, kesan program yang akan dijalankan pemerintahan baru untuk menggerakkan ekonomi sifatnya asal ada secara otomatis bisa terkikis. Bukan seperti sekarang, semua program yang disebutkan untuk menggerakkan ekonomi hanya sekadar diucapkan, tanpa ada persiapan yang matang," ujarnya. Sebab, kata Faisal, untuk menggerakkan sektor pertanian bukan hanya berkutat soal kelangkaan dan produksi pupuk, tetapi juga terkait dengan bibit unggul dan infrastruktur, seperti jalan untuk mengangkut produksi pertanian ke pasar dan irigasi. Sebenarnya sudah jelas bahwa pupuk langka karena pasokan gas ke pabrik pupuk seret. Hal ini disebabkan produsen gas dalam hal ini pemerintah memilih mengekspor gas ke China. "Kesalahan seperti ini harus diperbaiki kalau ingin menggerakkan pertanian. Bukan asal omong, program utama adalah fokus ke sektor pertanian," ujarnya. Faisal sendiri meragukan komitmen dan keseriusan para menteri bidang ekonomi kabinet sekarang ini untuk menggerakkan sektor pertanian. Selain libertarian, menurut dia, para menteri bidang ekonomi, terutama yang lulusan "Salemba" (atau sekarang "Depok")-untuk menyebut Kampus Universitas Indonesia (UI)-itu memang tidak pernah dididik untuk menghargai pertanian. "Mereka tidak punya selera di sektor pertanian. Setiap kali bicara soal pertanian, mereka langsung lost appetite, menganggap pertanian seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) saja," ujar Faisal Basri yang juga berasal dari UI itu.


# Soal koordinasi #

Oleh sebab itu, kata anggota Komisi VI DPR, Didik J Rachbini, masalah pasokan gas yang mengancam industri pupuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah persoalan koordinasi di dalam pemerintahan. "Sebenarnya tidak ada alasan kekurangan pasokan gas karena gas kita berlimpah. Persoalannya adalah mau mengutamakan ekspor atau kebutuhan domestik. Kalau untuk kebutuhan dalam negeri, harus ada subsidi. Ini soal koordinasi kebijakan," kata Didik. Persoalannya, menurut dia, hingga saat ini belum ada platform mengenai subsidi yang ditetapkan secara baku sebagai kebijakan. "Lepas dari segala kelemahannya, Pak Harto dengan sadar menggariskan kepedulian mutlak buat petani sebagai kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan. Akibatnya, jika ada persoalan entah pupuk, harga gabah, atau apa pun yang menyangkut kepentingan petani segera diselesaikan, at all cost," ujarnya. Namun, tidak demikian halnya dengan periode-periode pemerintahan sesudahnya. "Ada semacam mal function di institusi-institusi kita, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini hanya melakukan kalkulasi untuk rugi sehingga ketika harus keberpihakan gamang untuk menentukan sikapnya," tutur Didik. Menetapkan kebijakan untuk pupuk adalah persoalan politik ekonomi. Pemerintah harus memilih, bila memilih pasar, ongkos politik yang harus dibayar, yaitu ketidakpuasan yang akan semakin mengkristal dari masyarakat di lapisan bawah, yang bisa berubah menjadi kemarahan. Namun, bila pemerintah memilih politik ekonomi untuk petani, ongkos ekonomi yang harus dibayar, yaitu dengan memberi subsidi yang dibutuhkan untuk tetap menjaga industri pupuk dapat menjual pupuknya dengan harga yang terjangkau petani. "Sekarang saatnya pemerintah memilih. Apakah akan memilih pasar atau petani masyarakat bawah yang sampai saat ini belum menikmati kesejahteraan yang sewajarnya. Kalau memilih petani, pemerintah harus segera melakukan kalkulasi yang tepat berapa besar subsidi yang harus diberikan," kata Didik. (ast/tat/boy/ely/eta/oin)