Pemerintah Akan Menutup Pabrik Pupuk AAF di NAD

Jakarta, (Kompas, 05-10-04) - Hasil rapat koordinasi terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya memutuskan untuk menutup pabrik pupuk PT ASEAN Aceh Fertilizer di Lhok Seumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun, sebelum penutupan itu dilakukan, Pemerintah Indonesia akan membicarakannya lebih dulu dengan sejumlah negara anggota ASEAN yang menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemerintah akan memaksimalkan dua pabrik pupuk yang sudah ada, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan PT PIM II. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam keterangan pers setelah rapat koordinasi terbatas (rakortas), Senin (4/10) di Jakarta.

Dalam keterangan pers itu, Dorodjatun juga didampingi oleh Menko Polkam ad interim yang dijabat oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dan Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif. Rakortas juga dihadiri oleh Wakil Presiden Hamzah Haz. "Tadi sudah diputuskan di rakortas. Ada kemungkinan karena sudah tua AAF (PT ASEAN Aceh Fertilizer) untuk ditutup. Akan tetapi, ini harus dibicarakan lagi dengan anggota-anggota ASEAN sebagai pemegang sahamnya," katanya. Dorodjatun mengakui, berkaitan dengan keberadaan AAF, saat ini sulit mencari harga gas di dunia yang harganya cukup murah. "Harga gas di dunia sekitar 3,5 dollar AS per MMBTU (million metric british thermal units). Padahal, BUMN kita hanya sanggup di sekitar 1,5 dollar AS per MMBTU," ujarnya. Tentang nasib karyawan AAF, Dorodjatun menyatakan, pemerintah akan mengupayakan untuk dipindah ke PIM I. "Itu sambil menunggu penyelesaian PIM II. Saat ini PIM II masih ada kesulitan mengingat masih adanya kerusakan di salah satu unitnya. Semoga di tahun 2005, ketika mulai beroperasi, kerusakan itu sudah dapat diatasi. Jika tidak, sebagian peralatan mungkin dari eks pabrik pupuk AAF ini," ujarnya.


# Tak ingin jadikan besi tua #

Dorodjatun menegaskan, pihaknya tidak ingin membesituakan bekas pabrik pupuk tersebut. "Kita ingin peralatannya itu dapat dimanfaatkan kembali. Jika masih bisa dipakai, tentunya masih banyak daerah yang bisa memanfaatkan mengingat masih bisa ditemukan sumber gas lainnya," ujarnya. Dikatakan Dorodjatun, dengan beroperasinya dua pabrik pupuk, yaitu PIM I dan PIM II, pemerintah terpaksa harus menjadwal ulang ekspor gas alam dari Arun. "Dengan Pemerintah Korea Selatan sudah berhasil. Akan tetapi, dengan Jepang renegosiasi tidak mudah. Kalaupun negosiasi lapangan gas alam di Blok A, Lhok Seumawe itu bisa dilakukan-setelah lapangan gas alam itu bisa dioperasionalkan-lapangan gas alam Blok A itu baru bisa dioperasionalkan tahun 2008," ujarnya menambahkan. "Sementara kita harus memikirkan bagaimana mengimpor gas alam itu, jika tidak di-swap (ditukar). Saat ini mengimpor gas alam sebenarnya sudah dilakukan untuk satu pengapalan saja, yaitu untuk pemanasan di pabrik pupuk PIM II," ujarnya. AAF terancam bangkrut sejak beberapa bulan lalu akibat terhentinya pasokan bahan baku gas alam. Pasokan gas dari ExxonMobil terhenti sejak 5 Agustus 2003, sementara pasokan gas yang ada semakin menipis dan hanya mampu bertahan sampai Agustus 2004. Penghentian itu sebagai akibat dari negosiasi harga gas antarkedua perusahaan yang dilakukan sejak awal tahun 2003 tidak membuahkan hasil. Di satu sisi ExxonMobil Indonesia menginginkan harga gas 1,85 dollar AS per MMBTU, sedangkan AAF tetap bertahan pada 1 dollar AS per MMBTU. Akibatnya, kontrak kerja sama suplai gas alam tersebut belum dapat diperpanjang untuk tahap keduanya. Sebelumnya, AAF telah menjalin kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia selama 15 tahun untuk pasokan gas alam tersebut. Sejauh ini, kontrak kerja sama tahap I antara AAF dan ExxonMobil tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2002. Ditambahkan oleh Dorodjatun, dalam jangka menengah dan jangka panjang, nantinya di Provinsi NAD akan ada dua pabrik, yaitu PIM I dan PIM II. "Dua BUMN pupuk tidak perlu dimerger meskipun sama-sama di bidang yang sama. Sekarang ini, buruh PIM I sudah bekerja di PIM II," ujarnya. Mengenai proses selanjutnya dari keberlangsungan PIM I dan PIM II, Dorodjatun mengatakan bahwa saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan sedang menyiapkan proses operasional agar PIM I dapat berjalan dan PIM II baru tahun 2005 berjalan. Ditanyakan bagaimana dengan dua opsi jangka pendek dan jangka panjang terhadap alternatif pasokan gas di AAF, yang sebelumnya diputuskan dalam rakortas akhir Agustus lalu, Dorodjatun menyatakan untuk opsi pertama tetap membutuhkan waktu untuk pengalihan pipa gas dari PIM II ke PIM I. Adapun untuk opsi kedua, yaitu opsi jangka menengah mengenai pertukaran kargo untuk pengisian gas ke dalam pabrik, masih terus dikaji.


# Pertanyakan pergantian #

Secara terpisah, beberapa direksi BUMN pabrik pupuk kembali mempertanyakan kebijakan Menteri BUMN Laksamana Sukardi mengenai proses pergantian direksi BUMN pupuk. Proses pergantian direksi dinilai tidak mengindahkan Undang-Undang BUMN, anggaran dasar, dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).