Pemerintah akan Tutup Operasi Pabrik Pupuk PT AAF di Aceh

JAKARTA (Media, 05-10-04): Pemerintah memutuskan akan menutup operasi pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan lebih memprioritaskan pasokan gas ke pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

"Namun, proses penutupan AAF ini akan dibicarakan dengan negara-negara ASEAN yang menjadi pemegang saham AAF" kata Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kepada pers usai rapat kabinet terbatas di Jakarta, kemarin, yang antara lain membahas suplai gas untuk kebutuhan industri di Aceh.

Menurut Dorodjatun pemerintah sepakat memberikan beberapa opsi atau pilihan bagi ketersediaan pasok gas kepada industri di Aceh. Opsi pertama, pabrik pupuk PT AAF harus ditutup karena kondisi lapangan gas Arun tidak mampu lagi memasok gas ke sana. Selama ini, operator lapangan gas Arun, ExxonMobil Oil Indonesia Inc tanpa memasok gas ke AAF selama 2004 masih kekurangan 8-16 kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor yang dialokasikan untuk pabrik pupuk PIM I dan PIM II. Sedangkan harga satu kargo LNG mencapai US$20 juta.

Selain itu, rapat kabinet juga memutuskan supaya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas mempercepat negosiasi kontrak Blok A, Lhokseumawe yang dioperasikan ConocoPhillips. Tetapi, pemerintah menolak permintaan ConocoPhillips atas bagi hasil Blok A sebesar 50:50. Mengenai pola bagi hasil yang diinginkan, pemerintah tidak menyebutkannya.

Untuk tahun depan, pemerintah tetap akan melakukan pengalihan ekspor LNG dari ladang Arun, Aceh ke Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan melakukan penjadwalan ulang atas ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Untuk pembeli dari Jepang bagian Barat, kata Dorodjatun, tampaknya sulit untuk melakukan penjadwalan ulang tapi pihak Korea masih dimungkinkan. Sebelumnya Dirut PT PIM Hidayat Nyakman mengungkapkan sejumlah industri pupuk di Aceh terancam berhenti produksi karena terbatasnya pasokan gas dari ladang Arun. Ketidakpastian bahan baku akan berakibat pada terancamnya keberadaan industri di NAD seperti PT PIM, PT AAF, dan PT Kertas Kraft Aceh (KAA). Hal ini juga dapat mengganggu struktur ekonomi di Provinsi NAD.

Permasalahan pasokan gas bumi tidak hanya berdampak secara ekonomis terhadap industri dan pembangunan ekonomi di Aceh dan sekitarnya, tetapi secara politis bisa berdampak terhadap penurunan citra pemerintah di mata masyarakat Aceh.

Menurut Hidayat, kontrak gas untuk PIM-1 sudah habis sejak 31 Desember 2003 dan belum ada perpanjangan. Begitu pula PT AAF. Selama 2004, PT AAF sudah tidak lagi mengoperasikan pabriknya karena tak ada pasokan gas. Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah ini, pasokan pupuk untuk Aceh akan terganggu mengingat selama ini produksi PIM untuk memenuhi seluruh kebutuhan pupuk di NAD dan Sumatra Utara, baik sektor industri maupun perkebunan. Padahal, dari 6,4 juta ton produksi pupuk urea nasional per tahun, sekitar 7,8% (570.000 ton) dipasok untuk NAD dan Sumatra Utara. Sehingga jika tidak ada kepastian pasokan gas maka dipastikan pasokan pupuk untuk kedua daerah ini akan terganggu. (Wis/E-1)