Industri Pupuk Minta Komitmen Pemerintah soal Kepastian Pasokan Gas

Jakarta, (Kompas, 3-10-04) - Produsen pupuk mengharapkan komitmen pemerintah menyelamatkan industri pupuk nasional, dengan cara memberikan jaminan kepastian pasokan gas untuk kebutuhan produksi pupuk urea. Permintaan ini diajukan selain untuk mengamankan stok menjelang puncak tanam padi dua bulan mendatang, juga untuk menekan laju impor beras, menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan membangun citra pemerintah soal keberpihakan mereka kepada industri strategis nasional. Demikian dikatakan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Hidayat Nyakman, Minggu (3/10), di Jakarta.

Menurut Hidayat, saat ini kegiatan produksi beberapa pabrik pupuk, khususnya PIM, tidak stabil. Bahkan pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) boleh dikatakan tinggal menunggu waktu untuk mati, jika tidak mendapatkan keputusan pemerintah soal kepastian pasokan gas tersebut. "Oleh sebab itu, kami minta komitmen pemerintah untuk memberikan solusi masalah pasokan gas bumi ke daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ketidakpastian bahan baku itu akan berakibat pada terancamnya keberadaan industri--PT PIM, PT AAF, dan PT Kertas Kraft Aceh (KAA)--serta terganggunya struktur ekonomi di Provinsi NAD," kata Hidayat. Apabila hal ini dibiarkan, bukan hanya akan mengancam kelangsungan stok sarana produksi pertanian tadi, tetapi juga berpotensi mengancam rapuhnya ketahanan pangan di wilayah Sumatera. Bayangkan saja, kebutuhan sarana produksi di wilayah Sumatera harus dipasok oleh pabrik lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh PIM maupun AAF. Dampak dari semua adalah penurunan produksi padi di wilayah Sumatera. Dengan demikian, kebutuhan beras di wilayah Sumatera harus ditutup oleh produksi dari Jawa. "Permasalahan pasokan gas untuk produksi urea ini tidak sesederhana yang dilihat secara kasatmata. Rentetannya panjang, mulai dari runtuhnya industri, hilangnya akses ekonomi masyarakat, hingga lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita coba sadarkan bahwa ini barang pemerintah (maksudnya industri pupuk-Red) yang memiliki muatan politik dan ekonomi yang besar. Bahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan maka kondisi yang menggantung ini semakin menyakinkan masyarakat di wilayah NAD bahwa mereka tak lagi diperhatikan oleh pemerintah pusat. Hal ini bisa merusak citra pemerintah sendiri," kata Hidayat. Kondisi riil dan berbagai implikasinya ini coba disampaikan kepada pemerintah agar sibisa segera dibawa ke sidang kabinet mendatang dan diputuskan. Dengan harapan, produsen pupuk memperoleh kepastian soal pasokan gas. Total kebutuhan gas pabrik pupuk tak lebih dari 7 persen dari total produksi gas nasional. Dengan demikian, lanjut Hidayat, produsen atau yang lebih dikenal dengan Kotrak Production Sharing (KPS) masih bisa mengekspor gasnya 80 persen hingga 90 persen. "Artinya, masih cukup besar bagi mereka untuk melakukan ekspor. Jadi cukup alasan bagi pemerintah untuk menekan KPS agar memenuhi komitmennya memasok ke dalam negeri. Toh produsen pupuk juga mau negosiasi harga," kata Hidayat.


# Poduksi terancam #

Pasokan gas untuk produksi urea di PT PIM dan PT AAF terancam jika pemerintah tidak membuat komitmen tentang itu. PIM-1 misalnya, kontraknya sudah habis sejak 31 Desember 2003. PT AAF selama 2004 malah sudah tidak lagi mengoperasikan pabriknya, sejak terhentinya pasokan gas bumi pada 23 Desember 2003. Apalagi, kata Hidayat, selama ini produksi PIM adalah untuk memasok seluruh kebutuhan pupuk di Provinsi NAD dan Sumatera Utara, baik untuk sektor industri maupun perkebunan, yakni sekitar 7,8 persen (570.000 ton urea per tahun) dari total nasional sebanyak 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan, PIM-2 membutuhkan kepastian pasokan sekitar 57 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) untuk produksi yang akan dimulai Januari 2005, selama 20 tahun. "Selama tahun 2004 saja PIM hanya mendapat pasokan 80 persen dari total kebutuhan bahan baku. Jika untuk tahun mendatang tidak ada kepastian bahan baku juga, dampaknya akan mengancam industri maupun aspek lainnya di daerah NAD," katanya. Menurut Hidayat, terhentinya industri pupuk di NAD berdampak pada hilangnya efek berantai dari keberadaan industri, hilangnya lapangan kerja bagi 18.000 orang pada sektor industri, dan kegiatan usaha di sekitar pabrik. Tanpa kepastian pasokan itu, kerugian finasial PT PIM akan mencapai Rp 91,6 miliar per tahun, sedangkan kerugian oportunitasnya 320 miliar per tahun. Apabila dua pabrik tidak beroperasi, maka tingkat kerugian membengkak menjadi Rp 716 miliar per tahun dan kerugian oportunitas 936 miliar per tahun. Potensi kredit macet yang terjadi bisa mencapai 157,57 juta dollar AS dari bank luar negeri dan konsorsium bank dalam negeri sebanyak 79,99 juta dollar AS.


# Sidang kabinet #

Hidayat menjelaskan, sebetulnya permasalahan pasokan gas itu sudah dibahas dengan Pertamina, EMOI, BP Migas, serta instansi pemerintah dan lembaga legislatif. Bahkan sudah berkali-kali dibahas dalam sidang kabinet. Dari sidang kabinet terakhir, paparnya, sudah dihasilkan sejumlah alternatif. Untuk jangka pendek (2004 - 2005) kemungkinan dilakukan penjadwalan ulang pengiriman LNG ke Korea dan Jepang, serta pengurangan pasokan gas ke Pupuk Kaltim-1. Untuk jangka menengah (2005 - 2009) adalah meninjau ulang perpanjangan kontrak Arun II, transfer gas bumi dari Bontang untuk memenuhi Korea II, serta kombinasi alternatif 1 dan 2. Selama tahun 2004, kata Hidayat, pasokan gas bumi yang diberikan kepada PT PIM 57 BBTUD atau 67 MMSCFD, sesuai dengan keputusan sidang kabinet 7 Januari 2004. Dalam sidang itu diputuskan, pasokan gas bumi untuk PIM 75 MMSCFD. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pasokan gas bumi untuk perpanjangan kontrak pabrik PIM 1 maupun PIM 2. (ast)