Presiden Diharapkan Atasi Kesulitan Provit NAD

JAKARTA (Serambi Indonesia, 19-08-2004) - Ketua DPR Akbar Tandjung mengharapkan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk segera turun tangan mengatasi kesulitan beberapa proyek strategis (vital) di Nanggroe Aceh Darussalam. Kesulitan itu di antaranya kelangkaan gas yang dialami PT PIM, PT AAF dan PT KKA. Akbar menegaskan hal ini di Jakarta, Rabu (18/8), ketika menerima beberapa pimpinan proyek vital (provit) seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) dan Pabrik Kertas Aceh (KKA), yang meminta bantuan Ketua Dewan untuk membawa masalah ini ke Presiden sehubungan kesulitan pasok gas ke perusahaan-perusahaan mereka.

"Ini adalah persoalan penting harus diatasi. Sebab bisa menimbulkan dampak pemutusan hubungan kerja dan bahkan dampak politik," ujar Akbar. Akbar berjanji akan kembali membicarakan masalah tersebut dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Akbar mengaku tidak mengerti kenapa pemerintah masih belum juga memberi respon positif untuk mengatasi masalah tersebut. "Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan hal ini kepada Presiden,” ujarnya. Delegasi direksi proyek vital tersebut terdiri dari Dirut PT PIM Hidayat Nyakman, Direktur AAF Rauf Purnama, dan Dirut KKA HT Suriansjah.

Sementara Akbar Tanjung didampingi sejumlah anggota dan pimpinan Komisi III DPR. Saya memperhatikan betul apa yang disampaikan tersebut. Bahwa saya sudah pernah membicarakan masalah ini kepada Ibu Presiden. Bahkan pada waktu itu juga saya sampaikan bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan gas di Aceh perlu dipikirkan untuk mendapatkan suplay dari tempat lain,” ujar Akbar Tanjung.

Ketua DPR mengingatkan pemerintah tentang kemungkinan dampak sosial dan politik yang ditimbulkan akibat tutupnya pabrik-pabrik produsen pupuk tersebut, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Akbar, Presiden harus betul-betul memberi perhatikan terhadap permasalahan ini, khususnya Aceh yang masyarakatnya mengalami banyak cobaan dan rintangan. ”Ini salah satu harapan kami dari DPR, pemerintah segera memperhatikan persoalan tersebut untuk diatasi,” tukasnya.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan adanya konspirasi yang sengaja ingin mematikan pabrik-pabrik pupuk tersebut, Akbar mengatakan dirinya belum sampai pada kesimpulan seekstrim itu. Soal adanya konspirasi ini sebelumnya disinggung oleh Dirut PT KKA HT Suriansjah. Disebutkan, adanya sebagai gerakan dari pihak tertentu untuk ”membunuh” pabrik-pabrik besar di Aceh. Selain itu Suriansjah mengatakan pemerintah terkesan lebih mementingkan kebutuhan ekspor daripada mendahulukan kepentingan dalam negeri. ”Kenapa sampai begitu, kami juga tidak mengerti. Padahal kalau pabrik ini beroperasi juga akan memperoleh keuntungan terutama untuk jangka panjang,” ujar Suriansjah.

Dirut PT PIM Hidayat Nyakman mengatakan kebutuhan gas bagi pabrik di Aceh cukup kecil, sekitar 10-11 persen dari total PT Arun. ”Tapi anehnya itupun tak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari NAD Marzuki Daud mengatakan masyarakat NAD sangat berkeinginan agar pabrik tersebut bisa beroperasi kembali secara penuh. ”Mereka bahkan menuntut itu bisa terjadi sebelum pemilihan presiden tahap II.” ujar Marzuki yang menjadi juru bicara tim Komisi III yang belum lama ini meninjau ketiga pabrik itu.(fik)