Pemerintah Desak Penyelesaian Negosiasi Gas di Aceh

TEMPO Interaktif, Jakarta, 22-06-2004: Pemerintah mendesak industri pupuk dan produsen gas di Aceh, ConocoPhilips, untuk segera menyelesaikan negosiasi mengenai harga gas, karena sebelum ada kesepakatan di antara mereka, lapangan gas blok A tidak bisa segera dikembangkan dan diproduksikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Selasa (22/6) mengatakan, pemerintah tidak akan campur tangan secara langsung dalam proses negosiasi tersebut. “Kalau bisa diselesaikan business to business lebih baik,” kata dia. Bila gas dari blok A bisa segera diproduksi, diperkirakan akan mampu menutup kebutuhan gas bagi industri pupuk di Aceh yaitu PIM-1, PIM-2, dan AAF.

Cadangan gas di lapangan milik ConocoPhilips-ExxonMobil itu diperkirakan hampir 1 triliun kaki kubik atau cukup untuk memenuhi kontrak baru selama 20 tahun bagi ketiga pabrik pupuk itu. Masalahnya, kata Purnomo, kontraktor bagi hasil (KPS) yang mengelola ladang gas itu meminta insentif tambahan, misalnya, perubahan pola bagi hasil (split) atau insentif dalam bentuk lain. Mereka beralasan, gas di blok A banyak mengandung CO2 dan S2 yang bersifat korosif, sehingga peralatan yang digunakan juga harus yang antikorosif. Akibatnya, biaya produksi menjadi lebih besar. Conoco-Exxon meminta pola bagi hasil diubah menjadi 50:50. Sebelumnya, bagi hasil yang berlaku yaitu 65 persen untuk pemerintah dan 35 persen untuk KPS. Pola itu sebenarnya sudah lebih besar dibandingkan yang berlaku pada umumnya yaitu 70:30. Kendati demikian, mereka tetap menuntut perubahan bagi hasil.

Menurut Purnomo, sebenarnya pemerintah bisa memberikan insentif, terutama sebagai kompensasi atas penyediaan gas untuk domestik dengan harga di bawah harga pasar internasional. Itu dilakukan mengingat industri pupuk tidak mampu membeli gas dengan harga yang berlaku di pasar internasional. Namun, pemberian insentif akan diputuskan setelah ada kesepakatan harga antara produsen dan industri pupuk. Hasil negosiasi akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan insentif. Bila harga yang disepakati sudah tinggi maka bagi hasil tidak perlu berbeda jauh dengan bagi hasil normal. Sebaliknya, bila harga terlalu rendah maka bagi hasil akan dinaikkan. “Prinsipnya lapangan gas blok A hanya bisa dikembangkan untuk kepentingan dalam negeri,” kata Purnomo. Bila negosiasi business to business tidak tercapai kesepakatan, maka pemerintah akan turun tangan untuk mengambil keputusan. Retno Sulistyowati - Tempo News Room