Kontraktor Gas Wajib Penuhi Kebutuhan Lokal

Jakarta, (Kompas, 1-6-04) - Pasal 8 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sebenarnya mewajibkan setiap kontraktor bagi hasil migas yang mengelola lapangan gas untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. Kewajiban itu disebutkan sebagai domestic market obligation (DMO), dan batasnya hingga 25 persen dari produksi gas kontraktor. Demikian diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (31/5).

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, kewajiban tersebut memang tidak diatur mengenai kebutuhan gas di dalam negeri dan ekspor. Purnomo juga menegaskan, pemerintah memberikan prioritas untuk pemanfaatan gas di dalam negeri. Tetapi, kendala yang dihadapi adalah cadangan atau sumber gas tersebar, jauh dari pusat konsumen, serta terbatasnya jaringan pipa distribusi. Purnomo juga mengatakan, pengelolaan sumber gas bumi dilakukan bekerja sama dengan kontraktor karena biaya yang dibutuhkan untuk eksplorasi dan eksploitasi gas sangat besar dan berisiko tinggi. Pemerintah bekerja sama dengan investor asing dengan pola bagi hasil 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk kontraktor. Akan tetapi, khusus untuk daerah marginal yang tidak memiliki infrastruktur, bagi hasilnya diberikan insentif menjadi 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk kontraktor. Salah satu contoh kawasan marjinal di antaranya a dalahlapangan di Kawasan Timur Indonesia.


# Gas di Aceh #

Menyinggung ketersediaan gas di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam, Purnomo mengatakan, produksi gas Arun mengalami penurunan terus-menerus setelah berusia 20 tahun. Dengan demikian, lapangan ini tak dapat lagi memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah tersebut. Saat ini ExxonMobil memasok gas untuk kilang liqufied natural gas (LNG) Arun guna memenuhi komitmen pembeli di luar negeri. Untuk kebutuhan pabrik pupuk di Aceh, belum a da kontrak yang ditandatangani dengan kontraktor. Selain itu, ExxonMobil hanya mampu memasok gas untuk lokal sebanyak 60 juta standar kaki kubik per hari. (HAR/BOY)