Produsen Pupuk Lalai Bisa Dikenai Pasal Subversi

JAKARTA (Bisnis, 31-05-04): Menperindag Rini M.S. Soewandi akhirnya merevisi SK. No.70/ MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian, dengan memasukkan pasal subversi ekonomi sebagai salah satu ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan bagi produsen pupuk yang terbukti gagal menjamin ketersediaan pupuk di pasar. Ancaman sanksi pasal subversi tersebut akan dikenakan terhadap setiap produsen pupuk yang terbukti sengaja melalaikan tugas dan kewajibannya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasar.

"Saya semalam sudah menandatangani revisi SK No. 70/2003 itu, yang pada intinya mengubah pembagian rayonisasi dan tanggung jawab pemasaran masing-masing produsen pupuk," katanya kemarin usai melantik pejabat baru eselon I dan II Deperindag. Dalam revisi kebijakan tersebut, kata dia, selain ancaman sanksi pasal subversif ekonomi bagi produsen pupuk yang lalai melaksanakan kewajiban pengamanan pasokan, Menperindag juga berwenang merekomendasikan kepada Menkeu untuk menunda pengucuran dana subsidi.

Rini menjelaskan dalam perubahan rayonisasi tersebut, PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim bertanggung jawab penuh atas pasokan pupuk bersubsidi di wilayah Jatim. Sedangkan wilayah pemasaran Jabar menjadi tanggungjawab PT Pupuk Kujang bersama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), sementara Jateng, Sumsel dan Kalbar di bawah tanggungjawab penuh PT Pusri Palembang.

Sebelumnya, Rini mengatakan perubahan pembagian rayon pemasaran [rayonisasi] harus dilihat secara menyeluruh dan pertimbangannya tidak terlepas dari kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh masing-masing produsen pupuk. Terjadinya kelangkaan pupuk di pasaran seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, paparnya, setidaknya disebabkan dua hal yakni keterlambatan pengiriman dan penyalahgunaan oleh distributor di mana pupuk bersubsidi tidak disalurkan kepada petani, melainkan ke pihak lain. "Untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah daerah [provinsi/kabupaten/kota] bersama produsen memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam melakukan pengawasan."

Rini mengingatkan jajaran direksi perusahaan pupuk mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjamin tersedianya pupuk bersubsidi bagi petani, sehingga kelangkaan pupuk di pasaran dapat dihindari. "Kita bisa meminta Menkeu agar menangguhkan dana subsidi pupuk jika produsen lalai menunaikan kewajibannya. Itu dapat kita lakukan, mengingat hanya pemegang saham yang bisa menjatuhkan sanksi," tuturnya.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi, tegasnya, dilakukan karena dana subsidi untuk pupuk bagi petani itu diambil dari APBN dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan. Berdasarkan SK No.70, pupuk bersubsidi adalah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Sedangkan pupuk nonsubsidi adalah yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Produsen pupuk bersubsidi terdiri dari PT Pusri, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik. (yus/cp) Loek