Subsidi Pupuk Dilanjutkan

Jakarta, Kompas 11 Mei 2004 - Departemen Pertanian akan tetap melanjutkan subsidi pupuk pada tahun anggaran 2005. Subsidi pupuk diusulkan naik dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,5 triliun. Mengenai adanya harga jual pupuk yang ditemukan masih di atas harga eceran tertinggi, Deptan menduga itu terjadi karena petani membeli di kios pengecer yang tidak terdaftar.

Sementara itu, kalangan produsen menilai bahwa kelangkaan pupuk adalah akibat ulah pengecer. Beberapa anggota DPR meminta agar distributor dan pengecer ditertibkan. Menteri Pertanian Bungaran Saragih dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Senin (10/5), mengatakan, untuk meningkatkan produksi pangan pada tahun 2005 masih dibutuhkan sejumlah subsidi, seperti subsidi pupuk dan subsidi benih.

Dengan target produksi padi 53 juta ton gabah kering giling, jagung 11,6 juta ton, dan kedelai satu juta ton, maka masih dibutuhkan subsidi pupuk dari Rp 1,3 triliun pada tahun ini menjadi sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2005. Bungaran mengatakan, subsidi itu sendiri tidak bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, subsidi pupuk diberikan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Melalui subsidi yang diberikan, harga pupuk urea di tingkat petani bisa ditekan sehingga biaya produksi bisa lebih murah dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketika ditemui seusai rapat kerja itu, Bungaran mengatakan, bila ditemukan petani yang mendapat pupuk dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 1.050 per kilogram, maka kemungkinan pembelian dilakukan bukan di kios pengecer yang terdaftar. Kemungkinan lainnya, petani membeli pupuk bersubsidi dalam ukuran kecil sehingga kios harus membebankan biaya kemasan bila ukurannya di bawah 50 kilogram atau ukuran standar. Bungaran menyebutkan, harga Rp 1.050 per kg bisa didapat petani bila petani datang langsung ke kios pengecer terdaftar dan membayar tunai. Menurut dia, bila terjadi penyimpangan, jumlahnya masih kecil. "Itu yang sering diributkan. Akan tetapi, meski kecil tetap harus diselesaikan," katanya. Dengan melihat luasnya lahan yang mencapai 11,5 juta hektar untuk padi saja, maka tidak bisa dilakukan pengawasan secara menyeluruh.

Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi III Awal Kusuma sempat melontarkan perubahan pola distribusi pupuk untuk mengurangi kemungkinan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Awal mengatakan, bila rayonisasi tidak tepat, maka perlu dipertimbangkan untuk kembali ke pola lama atau membentuk yang baru.

Sementara itu, Dirjen Bina Sarana Pertanian Ato Suparto mengatakan, tim pencari fakta (TPF) yang sedianya melaporkan hasil penelitian pada Sabtu pekan lalu diminta untuk kembali ke lapangan. TPF diminta untuk menyertakan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam penelitian itu. "Rapat yang rencananya dilakukan hari Sabtu ditunda. Nanti akan dilakukan," kata Ato. Pekan lalu ia menyebutkan, TPF akan melaporkan temuannya dan bila ditemukan adanya distributor yang nakal, maka produsen pupuk akan menindak. TPF dibentuk untuk meneliti terjadinya kelangkaan pupuk, terutama di Provinsi Jawa Barat.


# Ulah pengecer #

Kelangkaan pupuk di beberapa wilayah di Jawa Barat lebih disebabkan oleh ulah pengecer pupuk, baik pengecer besar, menengah, maupun kecil. Selain itu, beberapa pengecer besar mendominasi pembelian pupuk yang berpotensi membuat terjadinya perembesan pupuk urea keluar wilayah distribusi yang telah ditentukan. "Beberapa pengecer tidak resmi mendatangi gudang lini III untuk membeli pupuk. Namun, karena tidak mempunyai surat perjanjian jual beli, mereka tidak dapat dilayani oleh distributor. Kondisi ini disikapi sebagai suatu kelangkaan pupuk oleh pengecer tersebut," kata Direktur Utama PT Pupuk Kujang Dadang Heru Kodri bersama Dirut PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) Hidayat Nyakman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR. Beberapa anggota Komisi V meminta produsen pupuk, khususnya PT Pupuk Kujang, untuk menertibkan distributor dan pengecer yang nakal.

Anggota Komisi V Azwir Dainy Tara mengungkapkan, munculnya distributor dan pengecer nakal disebabkan karena lemahnya pengawasan sistem distribusi. Oleh karena itu, menurut Azwir, produsen pupuk perlu menindak distributor yang nakal dan membuat sistem distribusi yang jelas agar pupuk tidak dimanfaatkan oleh pengecer atau pedagang untuk mencari keuntungan. Sementara itu, anggota Komisi V Djelantik Mokodompit menambahkan, perlu dipikirkan kembali cara pendistribusian pupuk melalui koperasi petani atau kelompok petani di tingkat desa. Dengan demikian, lebih dapat terjamin pendistribusian pupuk ke petani. Menurut Dadang, kemungkinan perembesan pupuk ke luar wilayah memang dapat terjadi karena adanya perbedaan harga jual. Dengan demikian, margin keuntungan yang dapat diperoleh pedagang semakin besar. Ia menambahkan, perembesan pupuk dapat terjadi, khususnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah karena pupuk PT Pupuk Kujang juga disukai petani di luar Jawa Barat.


# Lancar #

Setelah sebelumnya sempat mengalami kelangkaan, kini distribusi pupuk terutama jenis urea di Kabupaten Malang mulai lancar. Kendati demikian, menurut Solikhin, pengecer pupuk di Pasar Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, harga pupuk justru naik. Jika sebelumnya harga pupuk produksi PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang dibelinya dari pedagang besar Rp 120.000, maka sekarang naik menjadi Rp 122.000 per kuintal. Akibatnya, harga di tingkat konsumen lebih tinggi, menjadi Rp 125.000 per kuintal. Sedangkan untuk pupuk produksi PT Petrokimia Gresik yang semula Rp 100.000, kini naik menjadi Rp 110.000 per kuintal sehingga sampai ke konsumen Rp 112.000 per kuintal. "Namun setidaknya ini lebih baik dibanding waktu kelangkaan pupuk sekitar dua bulan lalu. Waktu itu, saat stoknya benar-benar tidak ada, kami dijanjikan akan tetap mendapatkan pupuk jika berani membayar mahal. Dulu, harga yang ditawarkan bahkan mencapai Rp 150.000 per kuintal," ujarnya. Menurut Solikhin, lancarnya distribusi dan kenaikan harga pupuk ini baru mulai dialami bulan April lalu. Menurut pedagang lainnya, Rukan, keterlambatan pengiriman pupuk masih sering terjadi. "Namun, sekarang ini kondisinya relatif stabil. Kalau dulu bisa menunggu hingga dua sampai tiga minggu, kalau saat ini hanya sekitar satu minggu saja," tuturnya. (EGI/FER/MAR)