Farhan Hamid: Berikan Gas 10-12 Persen untuk PIM & AAF

LHOKSEUMAWE (Serambi, 08-03-2004) - Ketua Fraksi Reformasi DPR/RI Ahmad Farhan Hamid meminta pemerintah pusat serius memperhatikan kelangsungan produksi PT AAF dan PT PIM. Solusi yang bisa dilakukan dengan cara memberikan 10 sampai 12 persen dari jumlah produksi gas yang diekspor untuk dua industri di Aceh itu.

"Solusi agar PIM dan AAF berfungsi kembali sangat sederhana. Berikan 10-12 persen dari produksi gas di Aceh untuk pabrik pupuk, dan yang lain silakan ekspor," ujar Farhan Hamid, kepada Serambi, Sabtu (6/3), seputar belum ada solusi yang diberikan pemerintah untuk pengoperasional kembali PT AAF.

Dijumpai disela-sela silaturrahmi dengan tokoh masyarakat di Banda Masen, Farhan mengatakan, ini merupakan solusi bijaksana yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelematkan industri di NAD. Kalau ExxonMobil tidak setuju, tentu bukan hak mereka. Sebab, bukan Exxon yang mengatur negeri ini. "Ini kedaulatan negara. Dengan pemberian 12 tungker untuk tiga industri ini sudah bisa berjalan satu tahun," katanya. Dia mengatakan, pemerintah telah berupaya mencari solusi agar AAF mendapat pasokan gas. Presiden sudah membuat beberapa kali sidang kabinet, dan menteri setuju tentang itu. Tetapi, yang masih terkendala cuman pada cara berpikir menteri pertambangan dan energi serta sebagian anggota dari BP Migas. "Saya mohon ini mendapat prioritas, dan kalau perlu dilakukan reskidul tentang penjadwalan ekspor," ujarnya. Terhadap usulan itu, ujar Farhan, Mantamben belum mau melakukan upaya ini. Sebab kalau hanya mengandalkan pada pembelian satu dua buah kontainer dari kalimantan atau dari luar negeri, itu akan merepotkan proses produksi di PIM dan AAF. Yang sangat mengerikan, ujar Farhan, ada informasi yang masih perlu dikonfirmasi ulang tentang kemungkinan akhir bulan ini akan terhenti pengiriman gas untuk PIM I. Gas yang selama ini didapatkan oleh PIM I, merupakan jatah untuk PIM II, tetapi karena ada satu kerusakan menjadi milik PIM I. Dia menilai, kalau ini sempat terhenti, maka semua sistem mentenen amoniak akan terganggu. Sehingga otomatis harus diambil oleh PLN untuk memasok listrik, dan ini sangat berbahaya untuk kebutuhan listrik masyarakat di luar area industri. Sebab, dengan disedot listrik maka konsekwensinya harus ada pengurangan jatah listrik untuk rakyat. Ini sangat tidak kondusif untuk suasana Aceh sekarang, dan sangat mengganggu program pemilu. Soal akan ada peresmian PIM II, Farhan mengatakan pihaknya telah mengusulkan, pada menteri terkait agar ditunda, sebelum persoalan gas selesai. "Saya kira presiden mendengar hal itu. Kabar dari protokol, mungkin presiden datang ke Aceh besok tidak untuk meresmikan PIM II," katanya.

Ditanya tentang sikap pemerintah yang membeli gas dari tempat lain kemudian memberikan untuk dua perusahaan pupuk tersebut, Farhan mengatakan, juga tidak efektif. Sebab, kalau persoalan politik beli jual ini dilakukan, berat dugaan ada permainan komisi di dalamnya. Menjual gas ke luar negeri tentu ada pihak yang mengambil untung dengan mendapat komisi sekian persen lalu membeli gas dari luar negeri untuk kepentingan pupuk. "Ini merupakan cara penataan negera yang tidak baik, dan tidak sehat," katanya. Silaturrahmi Dalam silaturrahmi dengan masyarakat Banda Masen, Farhan juga mengupas persoalan gas. Tetapi, yang bersangkutan lebih banyak mengupas tentang kemajuan yang telah diperoleh oleh NAD, walaupun di sana-sini masih ada kekurangannya. Terhadap kekurangan yang belum diperoleh oleh masyarakat, pihaknya di Jakarta, merubah secara berlahan. "Insya Allah dengan kerjakeras kita selama ini, sudah mendapat sedikit nikmat dari Allah SWT," katanya. Nikmat itu, ujar Farhan, berupa telah ada UU Nomor 18 tentang otonomi khusus, dan telah ada dua universitas negeri di Lhokseumawe yaitu Unima dan STAIN. "Ini perlu kita syukuri bersama-sama," katanya.

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah masyarakat. Mereka juga menyempatkan fotobersama dengan Farhan Hamid. Menurut penduduk Farhan merupakan salah seorang tokoh Aceh yang telah berjasa untuk daerah ini. Turut mendampingi Farhan dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Lhokseumawe, Tun Azhari, anggota DPRD Aceh Utara Abdurrahman ST, Irawan, M Yakob, dan Bambang Herianto ( ketiganya caleg dari PAN). Usai pertemuan, mereka melanjutkan dengan acara makan bersama.(swa)