DPR: Prioritaskan Gas untuk Industri Pupuk

JAKARTA (Bisnis, 08-02-04): DPR mendesak pemerintah segera memrioritaskan kebijakan gas bagi kebutuhan industri pupuk nasional, menyusul terjadinya kelangkaan pasokan gas. "Instalator pabrik pupuk merupakan industri strategis yang menjadi perhatian kita semua karena investasi yang sudah ditanamkan sangat besar," ujar Ketua Komisi III DPR Awal Kusumah kemarin.

Desakan agar pemerintah pemprioritaskan pasok gas ke industri pupuk itu menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) kemarin. Akibat kelangkaan pasokan gas tersebut, sejumlah industri pupuk mengalami kesulitan produksi yang mengakibatkan terganggunya suplai pupuk untuk sektor pertanian.

Ketua Umum APPI Zaenal Soedjais mengatakan saat ini total kebutuhan gas untuk industri pupuk nasional sekitar 850 MMSCFD atau hanya 7% dari produksi gas nasional. Namun kenyataannya tidak semua kebutuhan gas tersebut terpenuhi karena pemerintah lebih banyak mengekspor komoditas tersebut. Menurut dia, pemerintah baru memasok kebutuhan gas industri pupuk nasional sekitar 90%. Meski kebutuhan gas hanya kurang 10%, kondisi ini telah menggangu proses produksi sejumlah pabrik pupuk di dalam negeri. "Di Aceh, AAF [PT Asean Aceh Fertilizer] dan PIM-1 [PT Pupuk Iskandar Muda-1] menghentikan produksinya. Ini patut disayangkan karena membangun pabrik itu biayanya sangat besar," katanya. Soedjais mengatakan kebutuhan gas industri pupuk untuk PIM-1, PIM-2, dan AAF mencapai 170 MMSCFD, sedangkan pasokan gas yang diberikan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) hanya 75 MMSCFD. Pasokan gas yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu pabrik pupuk tersebut, menurut dia, hanya akan berlangsung hingga triwulan I/2004, sementara untuk masa berikutnya belum ada jaminan pasokan. "Di Kaltim pasokan gas kurang 5%-10% dari kebutuhan. Di Jatim juga kurang sekitar 10%. Saya kira pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah ini karena jika tidak industri pupuk akan terancam," tandasnya. Dia menuturkan sejak 31 Desember 2003 suplai gas bumi ke PIM-1 dihentikan karena belum ada alokasi gas bumi untuk perpanjangan. Demiian pula pasokan gas AAF yang dihentikan sejak 22 Desember 2003 oleh EMOI.

Sementara itu, pasokan gas bumi dari BP Kangean sejak awal 2002 dilaporkan turun antara 10 MMSCFD-25 MMSCFD per bulan sehingga pasokan gas untuk PT Petro Kimia Gresik (PKG) turun dari 370 MMSCFD menjadi hanya 120 MMSCFD pada awal tahun ini. Jumlah tersebut didistribusikan ke tiga konsumen yaitu PGN Surabaya, PLN Gresik, dan PT PKG. "Selama 2003 PT PKG mendapatkan jatah 50 MMSCFD dari kontrak 60 MMSCFD, namun sering dibatasi 45 MMSCFD. Dengan jumlah yang terbatas tersebut menyebabkan sejumlah pabrik potong rate atau tidak dioperasikan," katanya. Loe