Indonesia Memerlukan Delapan Kargo LNG untuk Atasi Masalah Kelangkaan Pasokan Gas di Aceh

Jakarta, Kompas, 30-01-04  - Pemerintah akan membeli delapan kargo gas alam cair (liquefied natural gas) untuk mengatasi kekurangan pasokan gas untuk industri di Lhok Seumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah terpaksa membeli gas alam cair dari luar negeri karena gas di Lhok Seumawe, yang akan diimpor, akan digunakan untuk industri lokal. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Rachmat Sudibyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1).

Delapan kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) itu akan digunakan untuk menggantikan rencana impor untuk memenuhi kontrak yang sudah dibuat dengan Jepang dan Korea. Menurut Rachmat, delapan kargo itu cukup untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas di Lhok Seumawe selama tahun 2004. Sesuai perhitungan, pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I membutuhkan gas setara dengan tiga kargo dan pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) membutuhkan gas yang setara dengan lima kargo. Sementara untuk PIM II, menurut Rachmat, sudah dipenuhi dari sisa pasokan gas alam dari ExxonMobil yang masih ada. Dengan demikian, yang membutuhkan pembelian kargo adalah pabrik pupuk lainnya.

Menyinggung harga LNG per kargo, Rachmat memperkirakan sekitar 15 juta dollar AS. Harga itu masih bisa berubah tergantung dari fluktuasi harga minyak mentah. Diharapkan rencana untuk mengalihkan pasokan dari Arun ke Bontang pada tahun 2005 sudah dapat dilakukan. Kini, pemerintah tinggal menghitung value retention dan persiapan di Bontang.


# Sudah beli #

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah sudah mendapatkan lima kargo yang siap dibeli dari luar negeri. LNG yang akan dibeli itu akan digunakan untuk pasokan ke Jepang dan Korea agar gas alam dari Arun bisa memenuhi kebutuhan lokal. "Gas alam dari Arun akan dipasok untuk kebutuhan pupuk di Aceh. Makanya, terpaksa kontrak dengan pihak asing harus dipenuhi dari LNG yang dibeli di luar negeri," ujar Purnomo. Namun, menurut Purnomo, penjual LNG meminta jaminan pembayaran dari Pemerintah Indonesia karena LNG itu dibutuhkan. Pemerintah tetap akan membayar jaminan pembayaran itu. Syarat garansi pembayaran itu ada karena LNG dikirim terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran. (BOY)