DPR Sesalkan Kelangkaan Gas di Aceh

LHOKSEUMAWE (Republika Online, 24-01-04)- Wakil Ketua DPR, AM Fatwa, menilai kekurangaan pasokan gas yang dialami oleh sejumlah pabrik di wilayah Aceh Utara tak fair. Ia menyatakan seharusnya hal tersebut tak perlu terjadi.

Kekurangan pasokan gas dialami tiga proyek vital di Aceh Utara, sehingga mereka sempat berhenti produksi. Antara lain, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF). PT PIM II yang seharusnya mulai beroperasi awal Januari 2004, sampai kini juga tak kunjung diresmikan. Terhentinya industri tersebut membuat ribuan karyawan perusahaan tersebut menganggur. Karyawan organik PT PIM, misalnya, mencapai 1.300 orang. ''Tapi, masak karena kepentingan ekonomi, perusahaan vital di dalam negeri dibiarkan mati. Padahal, masyarakat sangat banyak bergantung pada perusahaan vital itu,'' kata AM Fatwa dalam dialog dengan pimpinan dan karyawan ketiga perusahaan itu, DPRD, serta masyarakat, di pendopo PT PIM, Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Jumat (23/1).

Sementara karyawan PT AAF mencapai 600-an orang. Selain itu, ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada berjalannya industri itu, turut terkena getahnya. Misalnya ribuan karyawan kontrak, tukang sapu, dan usaha katering. Kebutuhan gas ketiga pabrik tersebut tak bisa dipenuhi oleh Exxon Mobil Oil. Pihak Exxon Mobil dalam siaran pers yang diterima Republika, pekan lalu membantah bahwa pihaknya sengaja tak mau memasok gas ke perusahaan di Aceh. ''Yang mengatur produk kami mau dijual ke luar atau di dalam negeri pemerintah, dalam hal ini BP Migas,'' paparnya. Fatwa mengatakan Exxon Mobil yang mengeruk gas dari dalam bumi Aceh Utara, memilih mengekspor gas alam yang dikelolanya ke Jepang dan Korea Selatan demi mengejar untung semata. Sebab, dengan ekspor harganya lebih tinggi, dan menguntungkan. ''Dengan mengekspor ke luar negeri, Exxon Mobil mendapatkan harga 3,5 dolar AS per MMBtu; sedangkan bila di jual ke dalam negeri --termasuk kepada perusahaan vital di Aceh Utara, harganya hanya 1,85 dolar AS per MMBtu,'' katanya. Fatwa mengaku sudah menyurati Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS Soewandi. ''Tapi sampai hari ini, jawaban yang saya terima dari mereka sukar saya tangkap,'' katanya. Dalam dialog, sejumlah tokoh masyarakat Aceh Utara tampak emosional dengan keadaan Aceh Utara yang tak kunjung ditangani dengan baik dan sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD Aceh Utara, Saifuddin Ilyas; Ketua Kadin Aceh Utara, Basir Yusuf; dan para pimpinan serikat pekerja perusahaan tersebut mengajukan protes. (Laporan : run )