Pusat akan Penuhi Gas PIM I & II *PT AAF akan Diakuisisi

BANDA ACEH (Serambi), 13Jan04 - Gubernur NAD Abdullah Puteh mengatakan pemerintah pusat telah menyatakan janjinya akan menyuplai kebutuhan bahan baku gas untuk PT PIM I dan II, kendati harus mensubsidi harga jual gas ExxonMobil. "Itu yang saya dengar kemarin dari Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi di Jakarta," kata Puteh kepada Serambi, Senin (12/1) pagi.

Gubernur menyatakan, saat ini BP Migas dan Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merumuskan formula apa yang akan diambil untuk mensuplai kebutuhan gas bagi PT PIM I dan II itu. Usai melantik sejumlah pejabat eselon II di jajaran Pemda NAD, kemarin, gubernur selanjutnya mengatakan, pada Lokakarya Percepatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di Jakarta, Selasa lalu, dirinya juga telah menyampaikan masalah terhentinya suplai gas ke PT PIM I dan II kepada Menko Ekuin. Masalah itu dimohonnya untuk segera ditangani. "Kita tidak menginginkan begitu PIM II diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat ini, suplai gas ke PIM I langsung stop selamanya, dengan alasan suplai gas dari sumur bor gas alam on shore tidak mampu mensuplai kebutuhan gas untuk kedua pabrik pupuk tersebut," katanya.

Gubernur mengatakan, kendati menurut perhitungan Menko Ekuin bahwa kondisi mesin pabrik pupuk PIM I sudah tua dan dinilai kurang ekonomis, tapi bila dilakukan renovasi di beberapa bagian bisa memberikan hasil produksi pupuk yang optimal kembali. Diungkapkan gubernur, jika PIM I ditutup untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku gas bagi PIM II, maka akan banyak rakyat yang menjadi korban. Antara lain jumlah pengangguran di Aceh semakin membengkak. Hal itu sangat bertolak belakang dengan program pemulihan ekonomi yang terdapat dalam operasi terpadu ke II. Karena itu, tegas gubernur, dalam rapat dengan BP Migas dan Menteri ESDM, serta Menkeu, pabrik pupuk yang terdapat di Lhokseumawe harus beroperasi secara normal, begitu juga dengan PT KKA.

Sedangkan mengenai suplai gasnya, masing-masing komisaris dan direksi perusahaan diminta untuk melakukan negosiasi dengan Menteri ESDM, dan Menkeu serta BP Migas. Khusus untuk PT AAF, sebut gubernur, ada dua kemungkinan yang akan diambil. Kemungkinan pertama melakukan akuisisi (pembelian saham) status pabrik dari PMA menjadi PMDN. Artinya pabrik PT AAF itu akan menjadi milik negara, dan tidak berstatus perusahaan ASEAN lagi. Sedangkan kemungkinan kedua pemilik pabrik AAF harus memberikan subsidi harga gas. Sedangkan untuk PT PIM, tegas gubernur, tidak ada jalan lain kecuali memberikan subsidi harga gas kepadanya. Karena pihak ExxonMobil selaku pensuplai gas tetap bertahan pada harga gas internasionalnya senilai 2,5 dolar AS/MMBTU, sedangkan kemampuan PT PIM I untuk membeli gas cuma 1,85 dolar AS/MMBTU. Ini artinya pemerintah harus memberikan subsidi harga gas itu kepada PT PIM I dan II. Untuk masalah ini, kata gubernur, BP Migas dan Menteri ESDM, serta Menkeu, sedang merumuskan mekanisme pemberian bantuan subsidi harga gas itu. (her)