Presiden Diminta Tangani Terhentinya Pasokan Gas di Aceh

JAKARTA, Kompas, 7 Jan 04: Forum Bersama Anggota DPR asal Aceh (Forbes) meminta Presiden Megawati Soekarnoputri turun tangan untuk mengatasi terhentinya pasokan gas ke empat industri di Aceh dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) yang telah berlangsung beberapa minggu. Permintaan ini diajukan karena berbagai upaya yang dilakukan selama ini tidak memberi hasil.

Keempat perusahaan yang dihentikan pasokan gasnya oleh EMOI adalah tiga industri pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)-1, PIM-2, PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), dan pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Desakan itu dikemukakan Ketua Forbes Teuku Syaiful Achmad dan anggota Forbes Ahmad Farhan Hamid dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Selasa (6/1).

Seperti telah diberitakan, pabrik pupuk AAF tidak berproduksi akibat terhentinya pasokan bahan bakar gas dari EMOI. Nasib yang sama dialami oleh PIM. Syaiful Achmad mengemukakan, dalam operasi terpadu dalam kewenangan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat satu poin, yaitu pemberdayaan ekonomi di Aceh. Namun, saat ini kondisinya bertolak belakang, di mana industri-industri besar tidak berjalan. "Oleh karena itu, kami mengimbau pemerintah supaya menyelesaikan persoalan ini dengan sangat bijaksana. Jadi, harus meminta ExxonMobil agar memasok kembali gas ke empat perusahaan itu," katanya. Kalau terhentinya pasokan gas ini berlanjut, ujar Syaiful, Indonesia akan kehilangan ratusan miliar rupiah per bulan, ditambah ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaannya. "Mereka sekarang masih terima gaji, tetapi kalau berlanjut terus akan menjadi persoalan. Sekarang kami terus bernegosiasi dengan pemerintah dan EMOI, tetapi belum berhasil," katanya.

Farhan Hamid menambahkan, pemerintah terlalu memberi komitmen kepada mitra dagang di luar negeri, tetapi tidak memberi komitmen kepada industri bangsa sendiri. "Jadi sangat menyedihkan karena PIM-2 adalah simbol dari keinginan pemerintah untuk menghentikan konflik. Industri itu sudah siap berproduksi. Bahkan, mau diresmikan Presiden tanggal 17 Desember 2003, tahu-tahu pasokan gas terhenti," katanya.

Menurut dia, sudah ada beberapa manuver dari pemerintah dengan pihak EMOI, tetapi hasilnya masih simpang siur. Farhan menunjukkan data hasil rapat Ditjen Migas, yang juga dihadiri BP Migas tanggal 15 Desember 2003, yang oleh masing-masing instansi telah dilaporkan kepada atasannya bahwa produksi gas dinilai cukup. Untuk itu, BP Migas menerbitkan surat kepada Pertamina dan EMOI tanggal 18 Desember 2003 untuk memasok gas bagi tiga pabrik pupuk itu. Namun, sampai sekarang instruksi itu tidak dilaksanakan oleh EMOI. (BUR)