Pabrik Pupuk Terancam Ditutup

Jakarta, Kompas - Nasib pabrik pupuk nasional telah di ujung tanduk. Industri pendukung utama pembangunan pertanian tersebut terancam ditutup menyusul pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).

Dalam UU itu pabrik pupuk tidak lagi mendapatkan keistimewaan, sebab harga gas ditentukan pasar. "Jika harga gas untuk pabrik pupuk sama dengan harga ekspor sesuai mekanisme pasar, itu berarti tak satu pun pabrik yang sanggup membelinya. Kesulitan daya beli ini otomatis membuat pabrik pupuk pasti tak bisa jalan. Ini yang bakal terjadi. Itu membahayakan pertanian serta merusak perekonomian nasional," kata pengamat perminyakan, Kurtubi, Senin (5/1). Menurut dia, harga gas untuk pupuk bervariasi mulai 1,5 dollar AS per million metric british thermal unit (MMBTU). Bahkan, yang paling mahal pun masih di bawah harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Yang paling murah sebesar 2,4 dollar per MMBTU. Pabrik pupuk baru mampu membeli gas sesuai harga pasar kalau harga pupuk dinaikkan beberapa kali lipat. "Akan tetapi, hal itu tidak mungkin terjadi, sebab jika harga pupuk naik, akan merugikan petani," ujar Kurtubi.


# Amandemen UU Migas. #

Untuk memenuhi kebutuhan petani tetap perlu ada subsidi bagi industri pupuk. Namun, rencana itu tak bisa dilaksanakan jika dilakukan amandemen terhadap UU tentang Migas. Inti dari amandemen adalah mengatur kembali agar harga gas untuk pupuk tak melalui mekanisme pasar. "Tanpa amandemen UU Migas yang khusus mengatur tentang subsidi harga, produsen gas akan tetap memberlakukan harga pasar untuk industri pupuk," kata Kurtubi. Selain itu, Kurtubi mengusulkan dibuat UU khusus tentang energi nasional. Kebijakan ini nantinya menjadi acuan semua pihak dalam mengatur alokasi sumber daya energi primer, seperti minyak bumi, batu bara, geotermal (panas bumi), dan sebagainya. Kebijakan ini akan menjadi dasar perencanaan energi secara terpadu. Apalagi konsumsi gas tak bisa lepas dari konsumsi batu bara dan panas bumi untuk listrik. Bahkan, jika dimungkinkan, dibuat estimasi volume kebutuhan gas untuk industri pupuk, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Sebelum itu, instansi terkait diwajibkan membuat perencanaan pembangunan pertanian di masa depan dan berapa luas areal yang digarap. Dengan adanya perencanaan itu dapat diketahui sejak dini volume pupuk yang dibutuhkan dalam setiap periode. "Dengan pengaturan seperti ini otomatis membuat produsen gas pun tak merugi dan bisa menerimanya," ujar Kurtubi. (JAN)