Soal pasokan Gas ke PIM. Dua Menteri Harus Bertanggung Jawab

BANDA ACEH (Serambi Indonesia) 3 Jan 2004 - Tim Advokasi Migas NAD menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Budiono adalah dua menteri yang harus bertanggung jawab terhadap jaminan penyuplaian gas ExxonMobil ke pabrik pengolahan pupuk milik PT PIM. "Karena, keduanya merupakan menteri teknis yang punya kewenangan untuk meninjau atau mengubah kontrak penjualan gas antara pemerintah dengan ExxonMobil," kata Dr Islahuddin MEc, anggota Tim Advokasi Migas NAD, kepada Serambi Jumat (2/1).

Islahuddin dimintai penjelasannya mengenai terhentinya penyuplaian gas dari ExxonMobil ke PT PIM sejak 31 Desember 2003. Menurut Islah, ExxonMobil menghentikan pasokan gas ke PT PIM dan AAF, disamping karena kontrak penjualan gas yang lama telah berakhir, juga karena belum adanya kesepakatan harga beli gas alam yang baru. Mengutip penjelasan dari manajemen Pertamina, Islahuddin mengatakan ExxonMobil meminta agar gas yang dijual untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga 2,5 dolar AS/MMBTU, sesuai dengan harga gas internasional. Sementara perusahaan pupuk tersebut bertahan pada harga Rp 1,85 dolar AS/MMBTU.

Ungkap Islahuddin, jika pemerintah tidak mau menanggung value retention atau kekurangan harga gas yang disalurkan kepada pabrik pupuk di Lhokseumawe, maka pihak Exxon akan menyetop suplai gasnya sejumlah pabrik pupuk itu. "Kekurangan bayar pembelian gas yang dimaksud ExxonMobil adalah subsidi harga yang diberikan pemerintah terhadap dua pabrik pupuk dan KKA di Lhokseumawe. Karena setelah kontrak penjualan gas alam yang lama berakhir, Exxon meminta gas yang disuplainya ke proyek vital di Lhokseumawe harus dibeli sesuai harga gas internasional senilai 2,5 dolar AS/MMBTU," katanya.

Tuntutan ExxonMobil agar gas alamnya harus dibayar sesuai pasaran ekspor, menurut Islahuddin, bisa diatasi dengan dua cara. Pertama melakukan pembaharuan kontrak kerjasama antara ExxonMobil dengan pemerintah. "Dalam kontrak kerja yang baru, pemerintah memasukkan tentang kewajiban Exxon untuk pemenuhan kebutuhan gas bagi bahan baku pupuk dan bahan bakar proyek vital di Lhokseumawe, dengan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Hal itu biasanya disebut dengan domestic market obligation (DMO)," katanya. Cara kedua, ungkapnya, sumber gas alam itu kan bersumber dari dua wilayah, yaitu dari wilayah di bawah jarak 12 mil dari pantai, dan satu lagi berasal dari eksploitasi yang di luar 12 mil atau yang disebut dengan off shore. Kedua sumber gas itu ada di kawasan eksploitasi gas alam Exxon Mobil di wilayah NAD. "Gas alam yang disuplai Exxon Mobil ke PIM dan KKA dan yang di ekspor Arun ke luar negeri, sebagian bersumber dari sumur gas alam yang berada di bawah 12 mil. Sedangkan hasil eksplorasi gas off shore, tidak dibagikan kepada daerah, melainkan langsung di ekspor dan dananya masuk ke kas negara. Ini kita ketahui pada setiap pembahasan pembagian dana migas antara pusat dan daerah," katanya.

Jadi, katanya, persoalan kenaikan harga juga gas yang dituntut ExxonMobil dapat diatasi dari sumur gas alam yang berada di luar 12 mil tersebut. "Karena kalau dipaksanakan harus dari sumur gas alam yang berada di bawah 12 mil, maka bisa mengurangi penerimaan dana bagi hasil migas untuk NAD, dan pasokan gasnya bisa kembali stop atau tersendat-sendat seperti yang terjadi saat ini," katanya.

Begitupun, tegas Islahuddin, kunci pemecahan semuanya ada pada pemerintah pusat, yakni presiden, menkeu, dan menteri ESDM serta Menko Polkam selaku Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP). "Bila keempat orang itu ingin melaksanakan operasi pemulihan ekonomi NAD, maka pusat harus siap menanggung value retention atau mengurangi penerimaan negara dari gas alam NAD," tutur Islahuddin.


#Cepat atasi.#

Sementara itu, secara terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD NAD, T Rivolsa Ismail mengatakan, pemda NAD harus bertindak cepat menyelamatkan PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Asean Aceh Firtilizer yang berhenti operasi karena tidak ada pasokan gas. "Kalau pabrik pupuk itu berhenti untuk selama-lamanya, maka konsekswensinya akan terjadi jumlah pengangguran yang bayak. Maka kami berharap pemda harus melakukan langkah cepat," katanya. Hal senada juga diungkap anggota DPR-RI asal pemilihan Aceh, Karimun Usman. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk mendapatkan suplai gas ke PIM dan AAF. "Suplai (gas) bisa dari Bontang. Atau kalau perlu impor. Soalnya imbas dari terhentinya AAF dan PIM sangat luas. Ini akan terkait kepada masalah keamanan. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah Pusat tak perduli terhadap Aceh," katanya.(her/swa/fik)