Giliran PIM Rontok *masyarakat ancam duduki Exxon

LHOKSEUMAWE (Serambi Indonesia), 2 Jan 04 - Setelah PT AAF tak bisa operasi karena Exxon menghentikan pasokan gas, kini nasib serupa menimpa tetangganya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Penghentian pasokan gas untuk PT PIM dihentikan Exxon sejak 31 Desember 2003, menjelang dilaksanakan kegiatan pengantongan pupuk akhir tahun 2003.

Dirut PT PIM Ir Hidayat Nyakman sempat melontarkan pernyataan, "Kita orang teraniaya, namun kita terus berdoa agar pengantongan pupuk akhir tahun 2003 bukan yang terakhir". Beberapa jam menjelang deadline, sebagaimana informasi yang diterima anggota DPR-RI asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid, sempat terjadi pembicaraan (kontak telepon) antara Gubernur NAD Abdullah Puteh dengan Direktur BP Migas. "Tadi siang (Rabu 31/12) Pak Rahmad (Direktur BP Migas) menjanjikan kepada gubernur akan memberikan gas kepada PT PIM. Nyatanya, hanya berselang dua jam setelah pembicaraan itu, PT PIM mendapat surat dari Exxon yang memberitahukan hanya bisa menyalurkan gas sebanyak 7 MMBTU/hari. Angka itu hanya bisa mempertahankan produksi ammonia, tidak bisa memproduksi pupuk," ungkap Farhan Hamid kepada Serambi seusai mengikuti acara pengantongan pupuk PIM akhir tahun 2003, Rabu (31/12).

Farhan menilai aneh karena di satu sisi pemerintah terus mendorong pembangunan industri berbasis gas seperti pupuk, namun di sisi lain pemerintah tidak menjamin adanya pasokan gas sehingga satu per satu industri berbasis gas, seperti AAF, PT PIM dan KKA rontok. Khusus mengenai Aceh, dia menilai ada kelompok yang menteror kebijakan presiden dengan menerapkan UU Nomor 23 tentang Darurat Militer. Seharusnya, kata Farhan, ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dapat dianulir oleh Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP) atau malah kalau mau lebih ringkas dapat dilakukan oleh PDMD. PDMP atau PDMD, menurut Farhan dapat memaksa Exxon atau siapa saja untuk memberi jaminan pasokan gas ke industri-industri berbasis gas yang ada di Aceh. Bahkan, presiden, lanjut Farhan dapat mengambil alih (penanganan) hal-hal yang krusial. Ditanya siapa "aktor" di belakang berbagai kebijakan yang terkesan tak berpihak rakyat itu, Farhan mengaku belum tahu dan dia akan melacak secara sangat hati-hati. Yang terpenting, katanya bagaimana menyelamatkan muka semua pihak dan mendorong adanya kemauan politik dari pemerintah (khususnya dari presiden) untuk dijalankan oleh para pembantu-pembantunya agar pasokan gas bisa terjamin. "Sudah terlalu lama bangsa kita memberi komitmen penuh untuk orang asing tetapi (mereka) tidak mau memberi komitmen kepada bangsa kita. Alasan Exxon karena mereka sudah terikat komitmen ekspor sehingga harus memenuhi kebutuhan untuk Jepang dan negara lain tak bisa kita terima. Mereka jangan lupa bahwa ada komitmen tidak tertulis dengan masyarakat Aceh. Gas yang berasal dari daerah ini (negara RI), pabrik ada di sini, dan sejumlah besar pekerja adalah masyarakat Indonesia. Ini juga harus dipikirkan oleh Exxon," tandas Farhan. Komisi V DPR-RI, menurut Farhan sudah berbicara banyak dengan pihak Pertamina dan mereka (Pertamina) memberi bermacam-macam alasan. "Kami tak butuh alasan-alasan itu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan industri di daerah ini. Itu sama halnya dengan menyelamatkan daerah ini agar tetap dalam bingkai NKRI," demikian Farhan.
 

#Teraniaya# Dirut PT PIM, Ir Hidayat Nyakman dalam laporannya mengatakan, angka produksi tahun 2003 jauh lebih jelek dari tahun 2002 di mana waktu itu PT PIM adalah satu-satunya produsen pupuk urea yang mencapai angka produksi di atas 100 persen. Pada tahun 2003, PT PIM mengalami banyak kendala, terutama akibat terhentinya suplai gas dan fluktuasi tekanan yang berubah-ubah sehingga tidak bisa berproduksi secara optimal. Pernah satu saat PT PIM hanya menjalankan pabrik dengan kapasitas 65 persen, dan ini menjadi sangat tidak efisien. Meski terjadi berbagai kendala, namun pada tahun 2003 PT PIM masih mampu meraih keuntungan sekitar Rp 55 milyar. Ini pencapaian yang sangat baik di tengah kondisi usaha yang tidak kondusif dan kondisi keamanan yang juga belum cukup baik.

Pada bagian akhir sambutannya, Hidayat Nyakman mengingatkan bahwa tahun 2004 adalah tahun yang paling sulit dalam sejarah PT PIM, karena di tahun 2004 seharusnya sudah beroperasi PIM 2. Tetapi karena ketidakpastian gas, maka mulai saat ini terpaksa menghentikan start-up (PIM 2) yang dilakukan sejak sebulan lalu. "Bagi PIM 1, mudah-mudahan ini bukan pengantongan terakhir. Kita masih berharap untuk selanjutnya masih ada pengantongan-pengantongan akhir tahun. Semoga Allah SWT mendengarkan doa kita orang-orang yang teraniaya," ujar Hidayat.

Sementara itu dalam press release yang dikeluarkan PT PIM sehubungan kegiatan pengantongan pupuk terakhir untuk tahun 2003 dirincikan, kontrak gas bumi untuk PIM 1 berakhir 31 Desember 2003, dan kini baru ada LOI pasokan gas untuk tahun 2004. Jumlah gas bumi yang akan diterima pada tahun 2004 hanya 50 BBTUD atau hanya cukup mengoperasikan satu pabrik. Karenanya, pada 2004 hanya dioperasikan PIM 2, dan PIM 1 dimatikan. Harga baru gas bumi adalah US$ 1,85/MMBTU sedangkan harga lama US$ 1/MMBTU. Pada 2004, PT PIM harus melaksanakan kewajiban pembayaran utang PIM 2, dan kerugian perusahaan diproyeksikan mencapai Rp 319 milyar. Apabila re-scheduling utang JBIC gagal maka PT PIM kesulitan keuangan. "Tahun 2004 akan menjadi tahun paling sulit, mungkin dalam sejarah PT PIM," kata Hidayat dalam laporannya.

Langkah-langkah yang dilakukan PT PIM menghadapi berbagai persoalan, antara lain melanjutkan negosiasi dengan Pertamina dan ExxonMobil, mengoptimalkan penjualan produksi PIM 2 (urea granule), dan melakukan efisiensi dan cost reduction program. Juga dilaporkan, sejak 1999 sampai 2003, PT PIM telah menyalurkan dana pembinaan wilayah/lingkungan sebesar Rp 34 milyar, ditambah penyaluran zakat, infaq, sadaqah untuk anak yatim, kaum dhuafa, panti asuhan dan pembangunan masjid yang nilainya mencapai Rp 1,4 milyar.
 

#Ancam duduki Exxon# Aksi unjukrasa akibat terhentinya pasokan gas dari ExxonMobil dilancarkan ratusan masyarakat lingkungan PT AAF ke DPRD Aceh Utara, Rabu (31/12). Para pengunjukrasa mengultimatum pihak Exxon (melalui DPRD Aceh Utara) jika dalam batas waktu 10 x 24 jam (10 hari), atau hingga tgl 10 Januari pukul 00.00 WIB, Exxon masih bertahan dengan prinsipnya maka masyarakat mengancam akan meduduki ExxoMobil sampai tuntutan mereka dikabulkan. Bahkan pengunjukrasa juga bertekad meblokir kapal pengangkut gas yang membawa gas untuk dipasarkan ke luar Aceh.

Unjukrasa ke DPRD Aceh Utara itu melibatkan ratusan masyarakat dari Kecamatan Dewantara (wakil-wakil masyarakat dari delapan desa binaan AAF). Mereka mendesak Exxon agar memasok kembali gas ke PT AAF yang dihentikan sejak 22 Desember 2003. "Kami sangat berkepentingan dengan AAF. Tak ada yang memprakarsai aksi ini. Aksi ini murni karena kepentingan kami terganggu. Siapa yang tidak menderita kalau selama matinya AAF, semua sektor ekonomi terganggu," termasuk pendidikan anak-anak kami,” kata seorang pengunjukrasa.

Rombongan pengunjukrasa berkonvoi secara damai dengan mengendarai sejumlah truk. Mereka tiba dan berkumpul secara tertib di depan gedung DPRD Aceh Utara sekitar pukul 11.00 WIB. Sambil berorasi, para peserta unjukrasa meneriakkan yel-yel mengimbau menajemen ExxonMobil untuk meninjau kembali kebijakan pemutusan gas ke AAF yang telah memunculkan kesengsaraan bagi masyarakat. Ketua Forum Pemuda Gampong Binaan (FPGB), Ikhmam Faluthi yang ikut berbaur dalam aksi itu mengatakan mereka akan mendesak DPRD Aceh Utara memfasilitasi aspirasi warga ke manajemen ExxonMobil.

Masyarakat berharap agar Exxon tidak semata-mata melihat sisi keuntungan secara material, namun melupakan fungsinya terhadap masyarakat. Ikhmam Faluthi mengatakan, dengan berhentinya operasional AAF berdampak langsung kepada terputusnya aliran listrik ke sejumlah desa di Dewantara, matinya usaha ekonomi lemah, home industri, dan terhentinya aktivitas pengajian di dayah-dayah tradisional. Rombongan pengunjukrasa diterima Ketua DPRD Aceh Utara, Tgk H Saifuddin Ilyas didampingi wakil ketua Armia Ibrahim SH. Melalui pimpinan dewan mereka menuntut pemerintah pusat lebih arif dalam menyikapi permasalahan dan ekses berhentinya operasi PT AAF. Dalam dialog itu, Sekretaris FPGB, M Nasir mengungkapkan bahwa tindakan semena-mena ExxonMobil adalah tidak sejalan dengan tujuan operasi terpadu yang dilaksanakan pemerintah, di mana salah satu itemnya adalah operasi pemulihan/pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi NAD.

Ketua DPRD Aceh Utara menyambut baik semua aspirasi warga pengunjukrasa dan akan meneruskan ke pemerintah. Menurut pimpinan dewan, sejak jauh-jauh hari pihak DPRD sudah menempuh berbagai upaya namun hingga kini belum membawa hasil yang menggembirakan.(nas/j/ib)